Medan (ANTARA) - Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Muryanto Amin, S.Sos, M.Si, resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Politik USU, di Auditorium perguruan ttinggi tersebut di Medan, Senin.
Dalam pidato pengukuhannya, Rektor USU memaparkan terkait "Transformasi Partai Politik menjadi Organisasi Partai di Era Digital untuk Penguatan Demokrasi". Prof Dr Muryanto Amin mengemukakan bahwa saat ini masyarakat sedang merasakan perubahan dunia yang sangat cepat karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
"Presiden Joko Widodo selalu menyampaikan pesan tentang pentingnya kesiapan Indonesia menghadapi digitalisasi. Perspektif Presiden Jokowi terkait fenomena digital dalam pembangunan Indonesia serta keterhubungan dengan masyarakat global, tentu sangat berkaitan dengan kesiapan negara melakukan konsolidasi demokrasi di era digital," ucapnya.
Rektor USU menyebutkan, sayangnya, isu tersebut tidak pernah menjadi pembahasan yang serius dari partai politik. Isu politik digital dan partai digital masih sepi. Ia menjelaskan, hal yang perlu dilakukan dalam transformasi partai politik menjadi organisasi partai di era digital untuk penguatan demokrasi adalah memahami digital space sebagai sebuah bentuk demokrasi dan kekuasaan baru.
"Konsep ruang publik dalam makna demokrasi diartikan sebagai cara masyarakat melakukan komunikasi dan advokasi yang mendorong publik untuk berdiskusi satu sama lain secara inklusif dan deliberatif. Melalui digital space, ruang publik bisa didapatkan dan dikelola kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja," katanya.
Muryanto mengatakan, transformasi partai politik ke digital perlu dilakukan karena pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena tingginya pengguna internet di Indonesia maka secara otomatis ruang publik berubah menjadi digital space. Akibat perubahan itu, maka partai politik harus berani melakukan inovasi dan kreativitas.
"Data dan informasi yang sangat mudah diolah menggunakan artificial intelligence, menyebabkan borderless antarnegara berada di depan mata kita. Namun, ketika partai politik tidak cepat merespons perubahan manual menjadi digital dalam organisasinya maka terciptalah sebuah ironi," ucapnya.
Baca juga: Kampus perlu implementasikan Permendikbudristek PPKS
Baca juga: UGM raih lima bintang Healthy University Rating System 2022
Rektor USU menambahkan, ironi yang menggambarkan suatu situasi ketika dunia dihadapkan pada disrupsi teknologi yang menuntut partai politik menjadi turbin penggerak untuk menghasilkan pemimpin guna merespons perubahan yang cepat dan mendadak, tetapi partai politik masih mempertahankan cara analog yang sudah sangat usang.
Partai digital tidak sekadar menggunakan platform digital, namun diperlukan digital value yang utuh, yaitu mengutamakan transparansi, disintermediasi, interaktif, adaptif, dan responsif. "Karakter utama dari partai digital adalah partisipasi seluruh anggota partai dan masyarakat terutama para pemilih. Dengan demikian, partai politik yang agile (mampu adaptasi), menjadi penting sebagai prasyarat transformasi menuju partai digital," kata Muryanto.
Dalam pidato pengukuhannya, Rektor USU memaparkan terkait "Transformasi Partai Politik menjadi Organisasi Partai di Era Digital untuk Penguatan Demokrasi". Prof Dr Muryanto Amin mengemukakan bahwa saat ini masyarakat sedang merasakan perubahan dunia yang sangat cepat karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
"Presiden Joko Widodo selalu menyampaikan pesan tentang pentingnya kesiapan Indonesia menghadapi digitalisasi. Perspektif Presiden Jokowi terkait fenomena digital dalam pembangunan Indonesia serta keterhubungan dengan masyarakat global, tentu sangat berkaitan dengan kesiapan negara melakukan konsolidasi demokrasi di era digital," ucapnya.
Rektor USU menyebutkan, sayangnya, isu tersebut tidak pernah menjadi pembahasan yang serius dari partai politik. Isu politik digital dan partai digital masih sepi. Ia menjelaskan, hal yang perlu dilakukan dalam transformasi partai politik menjadi organisasi partai di era digital untuk penguatan demokrasi adalah memahami digital space sebagai sebuah bentuk demokrasi dan kekuasaan baru.
"Konsep ruang publik dalam makna demokrasi diartikan sebagai cara masyarakat melakukan komunikasi dan advokasi yang mendorong publik untuk berdiskusi satu sama lain secara inklusif dan deliberatif. Melalui digital space, ruang publik bisa didapatkan dan dikelola kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja," katanya.
Muryanto mengatakan, transformasi partai politik ke digital perlu dilakukan karena pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena tingginya pengguna internet di Indonesia maka secara otomatis ruang publik berubah menjadi digital space. Akibat perubahan itu, maka partai politik harus berani melakukan inovasi dan kreativitas.
"Data dan informasi yang sangat mudah diolah menggunakan artificial intelligence, menyebabkan borderless antarnegara berada di depan mata kita. Namun, ketika partai politik tidak cepat merespons perubahan manual menjadi digital dalam organisasinya maka terciptalah sebuah ironi," ucapnya.
Baca juga: Kampus perlu implementasikan Permendikbudristek PPKS
Baca juga: UGM raih lima bintang Healthy University Rating System 2022
Rektor USU menambahkan, ironi yang menggambarkan suatu situasi ketika dunia dihadapkan pada disrupsi teknologi yang menuntut partai politik menjadi turbin penggerak untuk menghasilkan pemimpin guna merespons perubahan yang cepat dan mendadak, tetapi partai politik masih mempertahankan cara analog yang sudah sangat usang.
Partai digital tidak sekadar menggunakan platform digital, namun diperlukan digital value yang utuh, yaitu mengutamakan transparansi, disintermediasi, interaktif, adaptif, dan responsif. "Karakter utama dari partai digital adalah partisipasi seluruh anggota partai dan masyarakat terutama para pemilih. Dengan demikian, partai politik yang agile (mampu adaptasi), menjadi penting sebagai prasyarat transformasi menuju partai digital," kata Muryanto.