Mataram (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Nusa Tenggara Barat(NTB) mengedukasi para pelaku usaha tambak udang terkait sertifikasi cara budi daya ikan yang baik (CBIB) bagi pembudidaya udang agar hasil usahanya bisa diterima pasar ekspor.
"Salah satu permasalahan pelaku usaha tambak udang yang umum terjadi adalah terkait penyakit seperti white spot dan lain-lain. Makanya perlu terus diedukasi terkait dengan teknik budi daya yang bagus," kata Kepala Bidang Perikanan Budidaya, DKP NTB, Karim Marasabessy, di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan pihaknya beberapa waktu lalu sudah melakukan sosialisasi dan konseling perizinan berusaha budi daya udang yang diinisiasi oleh Shrimp Club Indonesia (SCI) Lombok. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pelaku usaha tambak udang dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Karim, upaya edukasi para pelaku usaha tambak udang harus terus menerus dilakukan. Sebab, komoditas udang masih menjadi unggulan di NTB selain lobster, rumput laut, dan ikan air tawar jenis nila.
"Edukasi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan teknik budi daya yang bagus dan ramah lingkungan. Tapi juga sering terjadinya gonta ganti regulasi yang juga menjadi kendala, namun tetap perlu dipatuhi," ujarnya.
Data Kementerian Kelautan (KKP), NTB memiliki volume produksi udang tertinggi pada 2020, yakni mencapai 159.013,10 ton sehingga membuka peluang NTB menjadi produsen udang utama di Indonesia.
NTB sendiri memiliki luas lahan potensial 27.929,5 hektare dengan rincian 10.237,5 hektare(ha) di Kabupaten Sumbawa, 4.998,5 ha di Bima, 3.500 ha di Lombok Timur, serta di seluruh kabupaten di NTB memiliki lahan hingga 4.700 ha. Namun dari keseluruhan lahan, yang termanfaatkan baru sekitar 4.926,5 ha saja.
Menurut Karim, perkembangan produksi udang vaname di NTB, yang terus meningkat mendorong KKP melakukan terobosan di NTB, dengan merealisasikan pembangunan tambak udang terintegrasi di Kabupaten Sumbawa, yang direncanakan memiliki luas 528,15 ha dengan jumlah 1.811 kolam.
Kawasan tambak udang modern tersebut akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti kantor pusat kontrol manajemen, laboratorium, asrama karyawan, nursery pond, kantor kontrol dan jalan.
"Kami berharap, dengan dilaksanakannya kegiatan edukasi secara berkelanjutan diharapkan para pelaku usaha dapat mengikuti regulasi yang berlaku dan dapat meningkatkan produksi udang di NTB," katanya.
"Salah satu permasalahan pelaku usaha tambak udang yang umum terjadi adalah terkait penyakit seperti white spot dan lain-lain. Makanya perlu terus diedukasi terkait dengan teknik budi daya yang bagus," kata Kepala Bidang Perikanan Budidaya, DKP NTB, Karim Marasabessy, di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan pihaknya beberapa waktu lalu sudah melakukan sosialisasi dan konseling perizinan berusaha budi daya udang yang diinisiasi oleh Shrimp Club Indonesia (SCI) Lombok. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pelaku usaha tambak udang dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Karim, upaya edukasi para pelaku usaha tambak udang harus terus menerus dilakukan. Sebab, komoditas udang masih menjadi unggulan di NTB selain lobster, rumput laut, dan ikan air tawar jenis nila.
"Edukasi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan teknik budi daya yang bagus dan ramah lingkungan. Tapi juga sering terjadinya gonta ganti regulasi yang juga menjadi kendala, namun tetap perlu dipatuhi," ujarnya.
Data Kementerian Kelautan (KKP), NTB memiliki volume produksi udang tertinggi pada 2020, yakni mencapai 159.013,10 ton sehingga membuka peluang NTB menjadi produsen udang utama di Indonesia.
NTB sendiri memiliki luas lahan potensial 27.929,5 hektare dengan rincian 10.237,5 hektare(ha) di Kabupaten Sumbawa, 4.998,5 ha di Bima, 3.500 ha di Lombok Timur, serta di seluruh kabupaten di NTB memiliki lahan hingga 4.700 ha. Namun dari keseluruhan lahan, yang termanfaatkan baru sekitar 4.926,5 ha saja.
Menurut Karim, perkembangan produksi udang vaname di NTB, yang terus meningkat mendorong KKP melakukan terobosan di NTB, dengan merealisasikan pembangunan tambak udang terintegrasi di Kabupaten Sumbawa, yang direncanakan memiliki luas 528,15 ha dengan jumlah 1.811 kolam.
Kawasan tambak udang modern tersebut akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti kantor pusat kontrol manajemen, laboratorium, asrama karyawan, nursery pond, kantor kontrol dan jalan.
"Kami berharap, dengan dilaksanakannya kegiatan edukasi secara berkelanjutan diharapkan para pelaku usaha dapat mengikuti regulasi yang berlaku dan dapat meningkatkan produksi udang di NTB," katanya.