Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) RI Bintang Puspayoga mengatakan bahwa kaum perempuan masih mengalami kesenjangan di bidang ekonomi.
"Tingkat partisipasi perempuan di bidang ekonomi seperti dalam angkatan kerja, kesetaraan upah, dan tingkat pendapatan masih menampilkan potret kesenjangan yang cukup besar," kata Bintang saat hadir secara daring pada acara diskusi memperingati Hari Kartini yang diselenggarakan Kemenparekraf RI di Jakarta, Kamis.
Bintang memaparkan data bahwa lebih dari 50 persen dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah perempuan, sedangkan 55 persen perempuan merupakan pelaku pariwisata Indonesia.
Sumbangan UMKM juga berkontribusi 61 persen dari total pendapatan domestik bruto, sedangkan UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja, dan menyumbang 60 persen dari total investasi di Indonesia.
Namun menurutnya, hingga saat ini masih banyak permasalahan perempuan dan anak yang dihadapi di berbagai sektor dan bidang pembangunan.
"Ketimpangan gender masih menjadi persoalan yang mendasari ketertinggalan perempuan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) memang meningkat, tetapi jika dibedah berdasarkan jenis kelamin, terlihat jurang ketimpangan yang dalam antara perempuan dan laki-laki," katanya.
Selain itu, dalam kontestasi politik dan arena kepemimpinan, perempuan juga masih tertinggal, seperti pada pekerjaan profesional, parlemen, dan juga dalam jabatan publik.
Dalam mengatasi kesenjangan ini Bintang memaparkan bahwa KemenPPPA telah melakukan berbagai upaya sesuai arahan presiden yang harus dicapai pada 2024 mendatang.
Upaya-upaya tersebut diantaranya, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, serta peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak.
Kemudian, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, juga pencegahan perkawinan anak.
"Kami juga telah melakukan pelatihan kepemimpinan perempuan pedesaan untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak, dengan begitu perempuan bisa bangkit dari segala bentuk ketimpangan dan ketertindasan," ujar Dia.
Baca juga: Kemen PPPA imbau semua pihak lindungi identitas anak
"Tingkat partisipasi perempuan di bidang ekonomi seperti dalam angkatan kerja, kesetaraan upah, dan tingkat pendapatan masih menampilkan potret kesenjangan yang cukup besar," kata Bintang saat hadir secara daring pada acara diskusi memperingati Hari Kartini yang diselenggarakan Kemenparekraf RI di Jakarta, Kamis.
Bintang memaparkan data bahwa lebih dari 50 persen dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah perempuan, sedangkan 55 persen perempuan merupakan pelaku pariwisata Indonesia.
Sumbangan UMKM juga berkontribusi 61 persen dari total pendapatan domestik bruto, sedangkan UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja, dan menyumbang 60 persen dari total investasi di Indonesia.
Namun menurutnya, hingga saat ini masih banyak permasalahan perempuan dan anak yang dihadapi di berbagai sektor dan bidang pembangunan.
"Ketimpangan gender masih menjadi persoalan yang mendasari ketertinggalan perempuan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) memang meningkat, tetapi jika dibedah berdasarkan jenis kelamin, terlihat jurang ketimpangan yang dalam antara perempuan dan laki-laki," katanya.
Selain itu, dalam kontestasi politik dan arena kepemimpinan, perempuan juga masih tertinggal, seperti pada pekerjaan profesional, parlemen, dan juga dalam jabatan publik.
Dalam mengatasi kesenjangan ini Bintang memaparkan bahwa KemenPPPA telah melakukan berbagai upaya sesuai arahan presiden yang harus dicapai pada 2024 mendatang.
Upaya-upaya tersebut diantaranya, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, serta peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak.
Kemudian, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, juga pencegahan perkawinan anak.
"Kami juga telah melakukan pelatihan kepemimpinan perempuan pedesaan untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak, dengan begitu perempuan bisa bangkit dari segala bentuk ketimpangan dan ketertindasan," ujar Dia.
Baca juga: Kemen PPPA imbau semua pihak lindungi identitas anak
Baca juga: Kemen PPPA apresiasi proses hukum terhadap AG
Ia menuturkan, peran perempuan dalam perekonomian keluarga juga turut menjadi kekuatan pada proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga, termasuk perlunya berbagi peran dengan suami dalam mendidik dan mengasuh anak secara lebih adil.
Ia menuturkan, peran perempuan dalam perekonomian keluarga juga turut menjadi kekuatan pada proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga, termasuk perlunya berbagi peran dengan suami dalam mendidik dan mengasuh anak secara lebih adil.