Labuan Bajo, NTT (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo berharap seluruh pemangku kepentingan di Myanmar memiliki komitmen politik untuk melakukan dialog internal guna mewujudkan penyelesaian konflik yang telah berkepanjangan.
"Kami harap Myanmar juga memiliki komitmen politik melakukan dialog internal di antara mereka sendiri," katanya saat menyampaikan keterangan pers penutup rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis.
Jokowi mengingatkan kembali bahwa Indonesia selama ini menempuh diplomasi senyap (non-megaphone diplomacy) kepada semua pemangku kepentingan di Myanmar.
Menurut Jokowi sikap itu juga sudah sejalan dengan mandat dari Konsensus Lima Poin yang dirumuskan para pemimpin ASEAN pada April 2021 untuk membantu mengakhiri konflik di Myanmar.
Tiga poin dari konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, dan menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog.
Selain itu, konsensus tersebut juga mendesak junta untuk mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
ASEAN menilai bahwa selama ini junta militer Myanmar sudah gagal menerapkan Konsensus Lima Poin, sehingga mereka selalu mengecualikan junta militer Myanmar dari pertemuan-pertemuan tingkat tinggi organisasi kawasan tersebut.
"Berdasarkan keputusan para Leaders, Myanmar tidak diundang ke pertemuan level politis," ujar Jokowi.
Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia siap melakukan pembicaraan dengan semua pemegang kepentingan di Myanmar demi alasan kemanusiaan.
"Indonesia siap berbicara dengan siapa pun, termasuk junta dan seluruh stakeholders di Myanmar, untuk kepentingan kemanusiaan," tuturnya.
Para pemimpin dalam KTT Ke-42 ASEAN menegaskan bahwa tindakan pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tidak bisa ditoleransi.
Para pemimpin ASEAN juga menelurkan sebuah pernyataan bersama di sela-sela KTT Ke-42 mendukung pernyataan Presiden Jokowi dalam merespons serangan yang baru-baru ini dialami Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (AHA Centre) dan tim pemantau ASEAN di Myanmar.
"Kami mendukung upaya-upaya Ketua ASEAN, termasuk upaya Indonesia dalam melanjutkan keterlibatan para pemangku kepentingan di Myanmar, dan mendorong kemajuan implementasi Konsensus Lima Poin," demikian bunyi pernyataan yang dirilis Rabu (10/5).
Selain pernyataan bersama tersebut, KTT Ke-42 ASEAN juga menelurkan sedikitnya 10 dokumen lain selama pertemuan tingkat tinggi berlangsung 10-11 Mei 2023.
Dokumen tersebut antara lain Deklarasi tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia Akibat Penyalahgunaan Teknologi, Deklarasi tentang Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik Kawasan, Deklarasi tentang Peningkatan Konektivitas Pembayaran Kawasan dan Promosi Transaksi Mata Uang Lokal, Deklarasi tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran, Deklarasi tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarga saat Situasi Krisis, dan Deklarasi tentang Inisiatif One Health.
Baca juga: Hasto sebut pertemuan ketum parpol bahas keberlanjutan program Presiden Jokowi
Baca juga: Pertemuan Jokowi dan ketum parpol banyak tawa, tak bahas capres
Selain itu, terdapat juga pernyataan bersama, yaitu Pernyataan tentang Pendirian Jaringan Desa-desa ASEAN, Pernyataan tentang Serangan Terbaru kepada Iringan AHA Centre dan Tim Pengawas ASEAN di Myanmar, Pernyataan tentang Pembangunan Visi Masyarakat ASEAN Pasca-2025, Pernyataan tentang Penguatan Kapasitas ASEAN dan Efektivitas Institusi, serta Pernyataan Pemimpin KTT ke-42 ASEAN.
"Kami harap Myanmar juga memiliki komitmen politik melakukan dialog internal di antara mereka sendiri," katanya saat menyampaikan keterangan pers penutup rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis.
Jokowi mengingatkan kembali bahwa Indonesia selama ini menempuh diplomasi senyap (non-megaphone diplomacy) kepada semua pemangku kepentingan di Myanmar.
Menurut Jokowi sikap itu juga sudah sejalan dengan mandat dari Konsensus Lima Poin yang dirumuskan para pemimpin ASEAN pada April 2021 untuk membantu mengakhiri konflik di Myanmar.
Tiga poin dari konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, dan menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog.
Selain itu, konsensus tersebut juga mendesak junta untuk mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
ASEAN menilai bahwa selama ini junta militer Myanmar sudah gagal menerapkan Konsensus Lima Poin, sehingga mereka selalu mengecualikan junta militer Myanmar dari pertemuan-pertemuan tingkat tinggi organisasi kawasan tersebut.
"Berdasarkan keputusan para Leaders, Myanmar tidak diundang ke pertemuan level politis," ujar Jokowi.
Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia siap melakukan pembicaraan dengan semua pemegang kepentingan di Myanmar demi alasan kemanusiaan.
"Indonesia siap berbicara dengan siapa pun, termasuk junta dan seluruh stakeholders di Myanmar, untuk kepentingan kemanusiaan," tuturnya.
Para pemimpin dalam KTT Ke-42 ASEAN menegaskan bahwa tindakan pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tidak bisa ditoleransi.
Para pemimpin ASEAN juga menelurkan sebuah pernyataan bersama di sela-sela KTT Ke-42 mendukung pernyataan Presiden Jokowi dalam merespons serangan yang baru-baru ini dialami Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (AHA Centre) dan tim pemantau ASEAN di Myanmar.
"Kami mendukung upaya-upaya Ketua ASEAN, termasuk upaya Indonesia dalam melanjutkan keterlibatan para pemangku kepentingan di Myanmar, dan mendorong kemajuan implementasi Konsensus Lima Poin," demikian bunyi pernyataan yang dirilis Rabu (10/5).
Selain pernyataan bersama tersebut, KTT Ke-42 ASEAN juga menelurkan sedikitnya 10 dokumen lain selama pertemuan tingkat tinggi berlangsung 10-11 Mei 2023.
Dokumen tersebut antara lain Deklarasi tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia Akibat Penyalahgunaan Teknologi, Deklarasi tentang Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik Kawasan, Deklarasi tentang Peningkatan Konektivitas Pembayaran Kawasan dan Promosi Transaksi Mata Uang Lokal, Deklarasi tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran, Deklarasi tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarga saat Situasi Krisis, dan Deklarasi tentang Inisiatif One Health.
Baca juga: Hasto sebut pertemuan ketum parpol bahas keberlanjutan program Presiden Jokowi
Baca juga: Pertemuan Jokowi dan ketum parpol banyak tawa, tak bahas capres
Selain itu, terdapat juga pernyataan bersama, yaitu Pernyataan tentang Pendirian Jaringan Desa-desa ASEAN, Pernyataan tentang Serangan Terbaru kepada Iringan AHA Centre dan Tim Pengawas ASEAN di Myanmar, Pernyataan tentang Pembangunan Visi Masyarakat ASEAN Pasca-2025, Pernyataan tentang Penguatan Kapasitas ASEAN dan Efektivitas Institusi, serta Pernyataan Pemimpin KTT ke-42 ASEAN.