Sumbawa Barat, (Antara NTB) - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, menargetkan intervensi APBN dalam pembangunan fasilitas fisik di daerah itu pada 2016 sebesar Rp200 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sumbawa Barat Amir Husain di Taliwang, Sumbawa Barat, Rabu, mengatakan pihaknya telah menyusun proposal ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dan akan memaksimalkan komunikasi agar target tersebut bisa tercapai.
Upaya itu dilakukan guna mengurangi beban APBD, sehingga anggaran yang ada bisa digunakan untuk membiayai sektor lain yang juga menjadi kebutuhan masyarakat.
"Memang harus ada intervensi APBN, mengingat kemampuan APBD yang terbatas, terutama untuk jalan dan rumah sakit," katanya.
Untuk jalan, kata dia, diusulkan sebesar Rp130 miliar. Usulan itu meliputi jalur Kuang Busir - Tua Nanga - Gelampar, Kecamatan Poto Tano tembus ke Labuhan Kertasari - Banjar dan Perjuk, Kecamatan Taliwang.
Amir mengatakan tadinya jalan tersebut berstatus sebagai jalan strategis kabupaten, tetapi statusnya diubah menjadi jalan strategis nasional. Keberadaan jalan lingkar itu sendiri selain penting bagi akses masyarakat, juga penting bagi pengembangan pariwisata dan industri kelautan.
"Dengan status jalan starategis nasional tersebut, pembiayaannya menjadi kewenangan APBN," ujarnya.
Selain jalan, lanjut Amir, pihaknya juga mengusulkan pembiayaan kelanjutan proyek rumah sakit umum daerah (RSUD) sebesar Rp80 miliar.
Dengan proyeksi jumlah APBD tahun 2016 sekitar Rp700 miliar, menurut dia, penyelesaian proyek itu akan cukup berat.
"Untuk RSUD, kami usulkan anggaran untuk alat kesehatan dan sejumlah fasilitas penunjang lainnya agar RSUD bisa segera dioperasikan untuk melayani masyarakat," katanya.
Pada 2015, kata dia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan kucuran anggaran di sektor fisik dari APBN perubahan untuk pembiayaan kelanjutan proyek dermaga Labuhan Lalar sebesar Rp60 miliar dan bendungan Bintang Bano sebesar Rp50 miliar.
"Untuk bendungan Bintang Bano, tendernya akan dilaksanakan pada Mei 2015, oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I," ujar Amir. (*)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sumbawa Barat Amir Husain di Taliwang, Sumbawa Barat, Rabu, mengatakan pihaknya telah menyusun proposal ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dan akan memaksimalkan komunikasi agar target tersebut bisa tercapai.
Upaya itu dilakukan guna mengurangi beban APBD, sehingga anggaran yang ada bisa digunakan untuk membiayai sektor lain yang juga menjadi kebutuhan masyarakat.
"Memang harus ada intervensi APBN, mengingat kemampuan APBD yang terbatas, terutama untuk jalan dan rumah sakit," katanya.
Untuk jalan, kata dia, diusulkan sebesar Rp130 miliar. Usulan itu meliputi jalur Kuang Busir - Tua Nanga - Gelampar, Kecamatan Poto Tano tembus ke Labuhan Kertasari - Banjar dan Perjuk, Kecamatan Taliwang.
Amir mengatakan tadinya jalan tersebut berstatus sebagai jalan strategis kabupaten, tetapi statusnya diubah menjadi jalan strategis nasional. Keberadaan jalan lingkar itu sendiri selain penting bagi akses masyarakat, juga penting bagi pengembangan pariwisata dan industri kelautan.
"Dengan status jalan starategis nasional tersebut, pembiayaannya menjadi kewenangan APBN," ujarnya.
Selain jalan, lanjut Amir, pihaknya juga mengusulkan pembiayaan kelanjutan proyek rumah sakit umum daerah (RSUD) sebesar Rp80 miliar.
Dengan proyeksi jumlah APBD tahun 2016 sekitar Rp700 miliar, menurut dia, penyelesaian proyek itu akan cukup berat.
"Untuk RSUD, kami usulkan anggaran untuk alat kesehatan dan sejumlah fasilitas penunjang lainnya agar RSUD bisa segera dioperasikan untuk melayani masyarakat," katanya.
Pada 2015, kata dia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan kucuran anggaran di sektor fisik dari APBN perubahan untuk pembiayaan kelanjutan proyek dermaga Labuhan Lalar sebesar Rp60 miliar dan bendungan Bintang Bano sebesar Rp50 miliar.
"Untuk bendungan Bintang Bano, tendernya akan dilaksanakan pada Mei 2015, oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I," ujar Amir. (*)