Mataram, (AntaraNTB)- Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram HM Zaini mengusulkan agar pemerintah memikirkan kembali dan melakukan kajian terhadap rencana meluncurkan pertalite menggantikan premium.
"Harga pertalite jauh lebih mahal dibandingkan premium. Jika pertalite diberlakukan maka masyarakat akan semakin menjerit," katanya kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.
Mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini menilai, saat ini bukan waktu yang tepat untuk merelisasikan rencana meluncurkan pertalite menggantikan premium.
Pasalnya, kata dia, masyarakat saat ini masih beradaptasi terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang belum lama ini kembali mengalami perubahan.
Kenaikan harga BBM itu tentunya memicu harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat.
"Jika pemerintah tetap ingin merealisasikan rencananya, apa pemeritah tega melihat masyarakat semakin berat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya," katanya.
Terkait dengan itu, politisi dari Partai Demokrat ini berharap pemerintah lebih arif dan bijaksana dalam mengeluarkan kebijakannya serta harus kembali melakukan kajian matang.
"Jangan sampai harga turun-naik, sehingga membuat masyarakat bingung," ujarnya.
Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan, perubahan harga BBM akan membawa pengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
Kenaikan harga BBM apalagi akan diganti dengan BBM jenis baru dengan harganya lebih tinggi, tentu mempengaruhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang semakin tinggi.
"Kondisi ini bisa semakin memberatkan masyarakat. Untuk itu, pemerintah hendaknya dapat mengakomodasi suara-suara dari masyarakat di bawah," katanya.
Menurut wali kota, berbagai usulan dan saran terhadap upaya agar pemerintah menunda atau tidak memberlakukan pertalite menggantikan premium, sudah cukup banyak.
"Hal itu hendaknya menjadi atensi pemerintah dalam menetapkan kebijakannya, kendati mau atau tidak mau, cepat atau lambat, jika sudah ditetapkan kita akan mengikuti," katanya. (*)
"Harga pertalite jauh lebih mahal dibandingkan premium. Jika pertalite diberlakukan maka masyarakat akan semakin menjerit," katanya kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.
Mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini menilai, saat ini bukan waktu yang tepat untuk merelisasikan rencana meluncurkan pertalite menggantikan premium.
Pasalnya, kata dia, masyarakat saat ini masih beradaptasi terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang belum lama ini kembali mengalami perubahan.
Kenaikan harga BBM itu tentunya memicu harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat.
"Jika pemerintah tetap ingin merealisasikan rencananya, apa pemeritah tega melihat masyarakat semakin berat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya," katanya.
Terkait dengan itu, politisi dari Partai Demokrat ini berharap pemerintah lebih arif dan bijaksana dalam mengeluarkan kebijakannya serta harus kembali melakukan kajian matang.
"Jangan sampai harga turun-naik, sehingga membuat masyarakat bingung," ujarnya.
Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan, perubahan harga BBM akan membawa pengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
Kenaikan harga BBM apalagi akan diganti dengan BBM jenis baru dengan harganya lebih tinggi, tentu mempengaruhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang semakin tinggi.
"Kondisi ini bisa semakin memberatkan masyarakat. Untuk itu, pemerintah hendaknya dapat mengakomodasi suara-suara dari masyarakat di bawah," katanya.
Menurut wali kota, berbagai usulan dan saran terhadap upaya agar pemerintah menunda atau tidak memberlakukan pertalite menggantikan premium, sudah cukup banyak.
"Hal itu hendaknya menjadi atensi pemerintah dalam menetapkan kebijakannya, kendati mau atau tidak mau, cepat atau lambat, jika sudah ditetapkan kita akan mengikuti," katanya. (*)