Pekalongan, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menggandeng Kemitraan Indonesia melakukan penyusunan dokumen rencana aksi daerah adaptasi untuk merespon kerentanan dan mengurangi kerugian akibat perubahan iklim yang terjadi.
Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa penyusunan dokumen itu akan dilakukan dengan pengajuan gagasan (botom-up) dengan melibatkan beberapa pihak seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat, dan akademisi.
"Penyusunan dokumen rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim ini menjadi solusi yang disepakati dan dijalankan oleh semua komponen, termasuk semua organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini," katanya.
Ia mengatakan pemkot berkewajiban menyediakan anggaran dan menyiapkan peraturan daerah rencana tata ruang setelah semua dokumen tersusun. Pemkot, kata dia, menginginkan adaptasi perubahan iklim dapat diupayakan solusinya bersama-sama agar daerah ini aman dari dampak perubahan iklim.
"Langkah secara sains, akademis, konseptual juga sudah dilakukan. Akan tetapi, harus didasari pula dengan perubahan perilaku hubungan warga dengan Tuhan Yang Maha Esa agar permasalahan dampak perubahan iklim seperti rob dampaknya tidak terlalu signifikan di masyarakat," kata Salahudin.
Peneliti Kemitraan Indonesia Heri Sulistio mengatakan dalam penyusunan dokumen rencana aksi daerah adaptasi berisi tantang bagaimana pemerintah daerah bisa merespon kerentanan dan mengurangi kerugian akibat perubahan iklim.
Baca juga: BMKG NTB mengedukasi petani hadapi perubahan iklim
Baca juga: Komunitas MCC bagikan 2.000 anakan pohon
Misalnya, kata dia, perlunya dibangun tanggul dan pemecah ombak untuk mengurangi kerugian dan kerentanan akibat perubahan iklim baik dari sisi kesehatan, potensi penyakit, dan lainnya. "Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita dapat bertahan terhadap dampak perubahan iklim, kerugian yang ditimbulkan tidak semakin besar, dan tidak mudah sakit maupun rentan terhadap hal-hal lain," demikian Heri Sulistio.
Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa penyusunan dokumen itu akan dilakukan dengan pengajuan gagasan (botom-up) dengan melibatkan beberapa pihak seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat, dan akademisi.
"Penyusunan dokumen rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim ini menjadi solusi yang disepakati dan dijalankan oleh semua komponen, termasuk semua organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini," katanya.
Ia mengatakan pemkot berkewajiban menyediakan anggaran dan menyiapkan peraturan daerah rencana tata ruang setelah semua dokumen tersusun. Pemkot, kata dia, menginginkan adaptasi perubahan iklim dapat diupayakan solusinya bersama-sama agar daerah ini aman dari dampak perubahan iklim.
"Langkah secara sains, akademis, konseptual juga sudah dilakukan. Akan tetapi, harus didasari pula dengan perubahan perilaku hubungan warga dengan Tuhan Yang Maha Esa agar permasalahan dampak perubahan iklim seperti rob dampaknya tidak terlalu signifikan di masyarakat," kata Salahudin.
Peneliti Kemitraan Indonesia Heri Sulistio mengatakan dalam penyusunan dokumen rencana aksi daerah adaptasi berisi tantang bagaimana pemerintah daerah bisa merespon kerentanan dan mengurangi kerugian akibat perubahan iklim.
Baca juga: BMKG NTB mengedukasi petani hadapi perubahan iklim
Baca juga: Komunitas MCC bagikan 2.000 anakan pohon
Misalnya, kata dia, perlunya dibangun tanggul dan pemecah ombak untuk mengurangi kerugian dan kerentanan akibat perubahan iklim baik dari sisi kesehatan, potensi penyakit, dan lainnya. "Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita dapat bertahan terhadap dampak perubahan iklim, kerugian yang ditimbulkan tidak semakin besar, dan tidak mudah sakit maupun rentan terhadap hal-hal lain," demikian Heri Sulistio.