Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah terus menggalakkan pemanfaatan bahan bakar bioetanol sebagai upaya meningkatkan ketahanan energi nasional.
Menurut dia, pada November 2022, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program bioetanol dari tanaman tebu di Mojokerto, Jawa Timur.
"Kemudian, pencampuran bioetanol juga tengah dilaksanakan PT Pertamina (Persero) melalui campuran etanol lima persen dengan bensin RON 95 pada produk Pertamax Green 95 dan saat ini telah tersedia di beberapa SPBU di Surabaya dan Jakarta," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Untuk mendukung keberlanjutan mandatori bioetanol ke depan, lanjut Arifin, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).
"Perpres tersebut didorong karena terbatasnya bahan baku tebu dan juga terbentur dengan masalah pangan, sehingga pemerintah mendorong pengembangan bahan bakar nabati berbasis potensi lokal dan akan menciptakan pasar baru bagi produk pertanian lokal," sebutnya pada acara "Sustainability: Ethanol Talks".
Arifin menambahkan sejauh ini program bioetanol memang belum dapat berjalan secara optimal. Pada 2008-2009 dan 2015-2016, pencampuran bioetanol hanya dilakukan dalam skala kecil dan pada akhirnya harus dihentikan karena kurangnya bahan baku, harga bahan baku yang mahal, serta terbatasnya infrastruktur pendukung program bioetanol.
Pada kesempatan itu, Arifin juga memaparkan bahwa konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia pada 2022 meningkat 30 persen dibandingkan 10 tahun sebelumnya atau pada 2012.
Hal tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan konsumsi BBM di sektor industri dan transportasi. Menurut dia, sebagian besar dari kebutuhan domestik tersebut berasal dari impor, terutama bensin.
"Impor bensin meningkat dari 123 juta barel di 2015 menjadi 138 juta barel di tahun 2022. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan bakar tentunya akan membahayakan ketahanan energi nasional," jelasnya.
Baca juga: 3 mantan pejabat ESDM NTB masuk antrean sidang korupsi tambang PT AMG
Baca juga: Ajang kompetisi WTD Golf Geopark Challenge bagian promosikan wisata geopark
Oleh karena itu, sebut Arifin, pemerintah tengah berusaha untuk mengurangi ketergantungan impor minyak, dengan mengembangkan bahan bakar nabati (BBN), yang mana Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber BBN yang besar. Seperti program biodiesel, lanjut Arifin, telah ditetapkan pada 2008 dengan menerapkan campuran 2,5 persen dan terus meningkat hingga pada Februari 2023 telah ditetapkan mandatori campuran biodiesel mencapai 35 persen atau B35.
"Implementasi program biofuel juga dimaksudkan untuk mengurangi emisi hingga 31,9 persen di bawah BAU (business as usual) pada 2030 dan memenuhi target bauran energi sebesar 23 persen pada tahun 2025," tambahnya.
Menurut dia, pada November 2022, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program bioetanol dari tanaman tebu di Mojokerto, Jawa Timur.
"Kemudian, pencampuran bioetanol juga tengah dilaksanakan PT Pertamina (Persero) melalui campuran etanol lima persen dengan bensin RON 95 pada produk Pertamax Green 95 dan saat ini telah tersedia di beberapa SPBU di Surabaya dan Jakarta," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Untuk mendukung keberlanjutan mandatori bioetanol ke depan, lanjut Arifin, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).
"Perpres tersebut didorong karena terbatasnya bahan baku tebu dan juga terbentur dengan masalah pangan, sehingga pemerintah mendorong pengembangan bahan bakar nabati berbasis potensi lokal dan akan menciptakan pasar baru bagi produk pertanian lokal," sebutnya pada acara "Sustainability: Ethanol Talks".
Arifin menambahkan sejauh ini program bioetanol memang belum dapat berjalan secara optimal. Pada 2008-2009 dan 2015-2016, pencampuran bioetanol hanya dilakukan dalam skala kecil dan pada akhirnya harus dihentikan karena kurangnya bahan baku, harga bahan baku yang mahal, serta terbatasnya infrastruktur pendukung program bioetanol.
Pada kesempatan itu, Arifin juga memaparkan bahwa konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia pada 2022 meningkat 30 persen dibandingkan 10 tahun sebelumnya atau pada 2012.
Hal tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan konsumsi BBM di sektor industri dan transportasi. Menurut dia, sebagian besar dari kebutuhan domestik tersebut berasal dari impor, terutama bensin.
"Impor bensin meningkat dari 123 juta barel di 2015 menjadi 138 juta barel di tahun 2022. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan bakar tentunya akan membahayakan ketahanan energi nasional," jelasnya.
Baca juga: 3 mantan pejabat ESDM NTB masuk antrean sidang korupsi tambang PT AMG
Baca juga: Ajang kompetisi WTD Golf Geopark Challenge bagian promosikan wisata geopark
Oleh karena itu, sebut Arifin, pemerintah tengah berusaha untuk mengurangi ketergantungan impor minyak, dengan mengembangkan bahan bakar nabati (BBN), yang mana Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber BBN yang besar. Seperti program biodiesel, lanjut Arifin, telah ditetapkan pada 2008 dengan menerapkan campuran 2,5 persen dan terus meningkat hingga pada Februari 2023 telah ditetapkan mandatori campuran biodiesel mencapai 35 persen atau B35.
"Implementasi program biofuel juga dimaksudkan untuk mengurangi emisi hingga 31,9 persen di bawah BAU (business as usual) pada 2030 dan memenuhi target bauran energi sebesar 23 persen pada tahun 2025," tambahnya.