Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Safrizal ZA mengatakan bahwa pertemuan General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) ke-43 menegaskan komitmen penguatan Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (KK Sosek) Malindo.
"Dalam agenda GBC ke-43 Menhan Malaysia dan Menhan RI pada prinsipnya menyinggung peran Sosek (Sosial-Ekonomi) Malindo dalam penguatan pertahanan dan bina kewilayahan sesuai dengan tugas Bina Adwil," kata Safrizal dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Safrizal yang juga Ketua KK Sosek Indonesia itu menyampaikan apresiasi atas capaian kerja sama Sosek Malindo selama ini.
“Kerja sama KK/JKK Sosek HLC (High Level Committee)-Malindo dan Sub Organisasi di bawahnya telah memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia di bidang sosial-ekonomi di kawasan perbatasan, di antaranya fasilitasi perdagangan dan aktivitas ekonomi,” katanya.
Adapun dalam.pertemuan tingkat tinggi pada 10 Agustus 2023 di Malaysia, dia menyebut KK Sosek membahas solusi terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan di wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia (Malindo), sekaligus upaya meningkatkan kerja sama sosial ekonomi kedua negara.
Pada persidangan sebelumnya, tambah dia, juga telah dilakukan evaluasi laporan kemajuan bersama forum-forum di bawah GBC, baik di bidang operasi maupun non-operasi, termasuk hasil-hasil dari pertemuan kelompok kerja yang salah satunya ialah KK Sosek Malindo.
“Sidang membahas program-program pembangunan kawasan perbatasan. Salah satunya menyepakati review Border Crossing Agreement (BCA) dan Border Trade Agreement (BTA),” ucapnya.
Sebelumnya, Kamis (12/10), Safrizal menghadiri pertemuan GBC Malindo Ke-43 di Jakarta. Dia mengatakan pada pertemuan tersebut diluncurkan pula buku “50 Tahun Malindo” yang memuat jejak GBC antara Malaysia-Indonesia.
Baca juga: RI-Malaysia harus kompak untuk perdamaian dunia
Baca juga: Lion Air: Data pribadi penumpang kemungkinan bocor
Diketahui dalam pertemuan GBC Ke-43, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sedangkan delegasi Malaysia dipimpin oleh Menteri Pertahanan Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan.
"Dalam agenda GBC ke-43 Menhan Malaysia dan Menhan RI pada prinsipnya menyinggung peran Sosek (Sosial-Ekonomi) Malindo dalam penguatan pertahanan dan bina kewilayahan sesuai dengan tugas Bina Adwil," kata Safrizal dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Safrizal yang juga Ketua KK Sosek Indonesia itu menyampaikan apresiasi atas capaian kerja sama Sosek Malindo selama ini.
“Kerja sama KK/JKK Sosek HLC (High Level Committee)-Malindo dan Sub Organisasi di bawahnya telah memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia di bidang sosial-ekonomi di kawasan perbatasan, di antaranya fasilitasi perdagangan dan aktivitas ekonomi,” katanya.
Adapun dalam.pertemuan tingkat tinggi pada 10 Agustus 2023 di Malaysia, dia menyebut KK Sosek membahas solusi terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan di wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia (Malindo), sekaligus upaya meningkatkan kerja sama sosial ekonomi kedua negara.
Pada persidangan sebelumnya, tambah dia, juga telah dilakukan evaluasi laporan kemajuan bersama forum-forum di bawah GBC, baik di bidang operasi maupun non-operasi, termasuk hasil-hasil dari pertemuan kelompok kerja yang salah satunya ialah KK Sosek Malindo.
“Sidang membahas program-program pembangunan kawasan perbatasan. Salah satunya menyepakati review Border Crossing Agreement (BCA) dan Border Trade Agreement (BTA),” ucapnya.
Sebelumnya, Kamis (12/10), Safrizal menghadiri pertemuan GBC Malindo Ke-43 di Jakarta. Dia mengatakan pada pertemuan tersebut diluncurkan pula buku “50 Tahun Malindo” yang memuat jejak GBC antara Malaysia-Indonesia.
Baca juga: RI-Malaysia harus kompak untuk perdamaian dunia
Baca juga: Lion Air: Data pribadi penumpang kemungkinan bocor
Diketahui dalam pertemuan GBC Ke-43, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sedangkan delegasi Malaysia dipimpin oleh Menteri Pertahanan Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan.