Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, industri jasa di berbagai negara, termasuk Indonesia terus mengalami perkembangan pesat di era digital saat ini.
Hal tersebut yang juga menjadi alasan terjadinya penurunan industri manufaktur di banyak negara, termasuk Indonesia. “Hampir semua negara itu mengalami penurunan industri manufaktur, karena industri jasa itu memang di-develop cepat sekali di era digital ini,” kata Sri Mulyani dalam acara Kompas100 CEO Forum ke-14 di Jakarta, Rabu.
Berkembangnya industri jasa ditandai dengan munculnya banyak layanan atau services yang memanfaatkan teknologi digital di berbagai sektor untuk menunjang produktivitas.
“Ini (digitalisasi) menyebabkan seolah-olah peranan sektor jasa mengambil alih sektor manufaktur,” jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Bendahara Negara tersebut juga menyampaikan bahwa digitalisasi mempunyai peran dalam penciptaan lapangan pekerjaan di industri manufaktur. Contohnya banyak dari perusahaan manufaktur saat ini yang menggunakan teknologi robotik alih-alih tenaga kerja manusia. Oleh karena itu dibutuhkan pembenahan dalam aspek produktivitas sumber daya manusia agar mampu mengejar visi Indonesia Emas 2045.
"Faktor productivity bagaimana setiap orang, setiap labour mampu menghasilkan output yang lebih banyak itu, apakah pendidikannya, apakah skill-nya, apakah dari sisi efisiensi production-nya, maupun sisi kemampuan untuk bisa menciptakan nilai tambah dalam negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menkeu juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memberikan berbagai insentif fiskal guna menunjang produktivitas industri manufaktur dan jasa. Insentif fiskal bisa berupa pemberian insentif dari sisi perpajakan, dari sisi belanja, infrastruktur, hingga perbaikan birokrasi.
Baca juga: Pajak terkumpul Rp1.387,78 triliun hingga September 2023
Baca juga: Menkeu sebut efisiensi harus jadi fokus Satu Data Indonesia
"Semuanya (insentif) adalah dari sisi belanja, dari sisi below the line, dan kita melakukan penyertaan modal negara (PMN) dan memberikan dukungan capital kepada BUMN-BUMN yang memiliki peranan, baik itu pembangunan infrastruktur dan SDM, maupun dari sisi policy yang lain," pungkasnya.
Hal tersebut yang juga menjadi alasan terjadinya penurunan industri manufaktur di banyak negara, termasuk Indonesia. “Hampir semua negara itu mengalami penurunan industri manufaktur, karena industri jasa itu memang di-develop cepat sekali di era digital ini,” kata Sri Mulyani dalam acara Kompas100 CEO Forum ke-14 di Jakarta, Rabu.
Berkembangnya industri jasa ditandai dengan munculnya banyak layanan atau services yang memanfaatkan teknologi digital di berbagai sektor untuk menunjang produktivitas.
“Ini (digitalisasi) menyebabkan seolah-olah peranan sektor jasa mengambil alih sektor manufaktur,” jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Bendahara Negara tersebut juga menyampaikan bahwa digitalisasi mempunyai peran dalam penciptaan lapangan pekerjaan di industri manufaktur. Contohnya banyak dari perusahaan manufaktur saat ini yang menggunakan teknologi robotik alih-alih tenaga kerja manusia. Oleh karena itu dibutuhkan pembenahan dalam aspek produktivitas sumber daya manusia agar mampu mengejar visi Indonesia Emas 2045.
"Faktor productivity bagaimana setiap orang, setiap labour mampu menghasilkan output yang lebih banyak itu, apakah pendidikannya, apakah skill-nya, apakah dari sisi efisiensi production-nya, maupun sisi kemampuan untuk bisa menciptakan nilai tambah dalam negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menkeu juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memberikan berbagai insentif fiskal guna menunjang produktivitas industri manufaktur dan jasa. Insentif fiskal bisa berupa pemberian insentif dari sisi perpajakan, dari sisi belanja, infrastruktur, hingga perbaikan birokrasi.
Baca juga: Pajak terkumpul Rp1.387,78 triliun hingga September 2023
Baca juga: Menkeu sebut efisiensi harus jadi fokus Satu Data Indonesia
"Semuanya (insentif) adalah dari sisi belanja, dari sisi below the line, dan kita melakukan penyertaan modal negara (PMN) dan memberikan dukungan capital kepada BUMN-BUMN yang memiliki peranan, baik itu pembangunan infrastruktur dan SDM, maupun dari sisi policy yang lain," pungkasnya.