Makassar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 untuk dapat memahami karakteristik maupun kebutuhan masing-masing daerah.
"Pelaksanaan survei ini penting bagi OJK untuk bisa memahami karakteristik maupun kebutuhan masing masing daerah," kata Deputi Direktur Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Bondan Kusuma di Makassar, Sabtu (9/12).
Menurut dia, setelah melakukan perbandingan antar-survei, maka dapat melihat secara lebih luas, namun terarah akan kebutuhan dan urgensi dari setiap wilayah. Dengan demikian, OJK akan paham daerah A membutuhkan akses keuangan pada sektor apa, sedang daerah B membutuhkan akses pada sektor apa.
"Kami juga bisa mengetahui daerah mana yang kegiatan investasi ilegal dan penipuan masih marak, sehingga kami dapat menyusun strategi sedemikian rupa untuk memitigasi dan mengurangi hal tersebut," ujar Bondan.
Baca juga: Rasio kredit UMKM di perbankan Sumut lampaui target pemerintah
Baca juga: Perbankan syariah terus tumbuh di Sumatera Utara
Survei literasi dan inklusi keuangan ini melibatkan sekitar 360 pencacah di seluruh Indonesia yang difasilitasi Badan Pusat Statistik di masing masing wilayah. Pelatihan petugas survei di lakukan pada 3-10 Desember 2023 di seluruh Indonesia. Khusus di Sulsel pelatihan di pusatkan di Kota Makassar dengan melibatkan sekitar 18 pencacah BPS dari perwakilan kabupaten dan kota pada 8-10 Desember 2023.
"Setelah pelatihan, para petugas survei akan turun menyebar ke 24 kabupaten/kota di Sulsel untuk mendapatkan informasi dan data lapangan," tutur Bondan.
"Pelaksanaan survei ini penting bagi OJK untuk bisa memahami karakteristik maupun kebutuhan masing masing daerah," kata Deputi Direktur Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Bondan Kusuma di Makassar, Sabtu (9/12).
Menurut dia, setelah melakukan perbandingan antar-survei, maka dapat melihat secara lebih luas, namun terarah akan kebutuhan dan urgensi dari setiap wilayah. Dengan demikian, OJK akan paham daerah A membutuhkan akses keuangan pada sektor apa, sedang daerah B membutuhkan akses pada sektor apa.
"Kami juga bisa mengetahui daerah mana yang kegiatan investasi ilegal dan penipuan masih marak, sehingga kami dapat menyusun strategi sedemikian rupa untuk memitigasi dan mengurangi hal tersebut," ujar Bondan.
Baca juga: Rasio kredit UMKM di perbankan Sumut lampaui target pemerintah
Baca juga: Perbankan syariah terus tumbuh di Sumatera Utara
Survei literasi dan inklusi keuangan ini melibatkan sekitar 360 pencacah di seluruh Indonesia yang difasilitasi Badan Pusat Statistik di masing masing wilayah. Pelatihan petugas survei di lakukan pada 3-10 Desember 2023 di seluruh Indonesia. Khusus di Sulsel pelatihan di pusatkan di Kota Makassar dengan melibatkan sekitar 18 pencacah BPS dari perwakilan kabupaten dan kota pada 8-10 Desember 2023.
"Setelah pelatihan, para petugas survei akan turun menyebar ke 24 kabupaten/kota di Sulsel untuk mendapatkan informasi dan data lapangan," tutur Bondan.