Mataram (Antara NTB) - Ketua Fraksi PKS DPRD Nusa Tenggara Barat Johan Rosihan menilai wajar jika ada kader partai dievaluasi kinerja oleh partai politiknya.
"Evaluasi itu wajar, jangan berpikir karena dievaluasi mau diganti," kata Johan Rosihan di Mataram.
Johan mengatakan pada dasarnya seluruh anggota DPRD, tidak terkecuali pimpinan, mulai ketua, wakil ketua, hingga anggota yang ada di kelengkapan DPRD, boleh dievaluasi kinerjanya oleh partai masing-masing.
Bahkan, di internal PKS pun, kata Johan, evaluasi terhadap kinerja wakil-wakilnya yang duduk di DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota, dilakukan setiap enam bulan sekali.
"Kami di PKS setiap enam bulan harus dievaluasi. Bahkan dalam evaluasi itu, kami harus mengisi form kinerja maupun kehadiran di DPRD dan konstituen," ujarnya.
Menurutnya, jika mengacu pada tata tertib DPRD, yakni pasal 47 huruf k dan pasal 49 ayat 10 huruf a dan b tentang tugas dan fungsu pimpinan DPRD, setiap tahun pimpinan (ketua dan wakil ketua, red) wajib hukumnya menyampaikan loporan kinerja di hadapan paripurna DPRD NTB.
"Tetapi sebelum dilaporkan dalam sidang paripurna DPRD, mereka wajib mengumpulkan alat kelengkapan DPRD mulai komisi hingga fraksi sebelum disampaikan di dalam pertemuan rapat paripurna," jelasnya.
Karena itu, menurut Johan, kalau pun ada isu Partai Golkar akan mengevaluasi kinerja kadernya yang duduk sebagai salah satu pimpinan di DPRD NTB, adalah sesuatu yang wajar.
"Jadi, Isvie jangan panik lah," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaedah membantah kabar jika saat ini dirinya tengah dievaluasi oleh Partai Golkar, terkait posisinya sebagai Ketua DPRD NTB.
"Dievaluasi tidak mungkinlah. Apalagi kalau sampai diganti," kata Isvie Rupaeda menyikapi isu bahwa dirinya akan diganti sebagai Ketua DPRD NTB.
Menurut Isvie, sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar NTB tidak mungkin dirinya akan menandatangani pergantian dirinya begitu saja.
Bahkan, kalau pun ada kabar akan dicopot karena dinilai berkinerja buruk, dirinya tidak pernah merasa dievaluasi.
"Tidak ada saya dievaluasi, apalagi di DPD Golkar saya menjabat sekretaris," tegasnya.
Karena itu, terkait benar tidaknya kabar pergantian terebut, secara tegas Isvie membantah kabar tersebut. Bahkan, ia menilai kabar tersebut hanya mengada-ada. (*)
"Evaluasi itu wajar, jangan berpikir karena dievaluasi mau diganti," kata Johan Rosihan di Mataram.
Johan mengatakan pada dasarnya seluruh anggota DPRD, tidak terkecuali pimpinan, mulai ketua, wakil ketua, hingga anggota yang ada di kelengkapan DPRD, boleh dievaluasi kinerjanya oleh partai masing-masing.
Bahkan, di internal PKS pun, kata Johan, evaluasi terhadap kinerja wakil-wakilnya yang duduk di DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota, dilakukan setiap enam bulan sekali.
"Kami di PKS setiap enam bulan harus dievaluasi. Bahkan dalam evaluasi itu, kami harus mengisi form kinerja maupun kehadiran di DPRD dan konstituen," ujarnya.
Menurutnya, jika mengacu pada tata tertib DPRD, yakni pasal 47 huruf k dan pasal 49 ayat 10 huruf a dan b tentang tugas dan fungsu pimpinan DPRD, setiap tahun pimpinan (ketua dan wakil ketua, red) wajib hukumnya menyampaikan loporan kinerja di hadapan paripurna DPRD NTB.
"Tetapi sebelum dilaporkan dalam sidang paripurna DPRD, mereka wajib mengumpulkan alat kelengkapan DPRD mulai komisi hingga fraksi sebelum disampaikan di dalam pertemuan rapat paripurna," jelasnya.
Karena itu, menurut Johan, kalau pun ada isu Partai Golkar akan mengevaluasi kinerja kadernya yang duduk sebagai salah satu pimpinan di DPRD NTB, adalah sesuatu yang wajar.
"Jadi, Isvie jangan panik lah," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaedah membantah kabar jika saat ini dirinya tengah dievaluasi oleh Partai Golkar, terkait posisinya sebagai Ketua DPRD NTB.
"Dievaluasi tidak mungkinlah. Apalagi kalau sampai diganti," kata Isvie Rupaeda menyikapi isu bahwa dirinya akan diganti sebagai Ketua DPRD NTB.
Menurut Isvie, sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar NTB tidak mungkin dirinya akan menandatangani pergantian dirinya begitu saja.
Bahkan, kalau pun ada kabar akan dicopot karena dinilai berkinerja buruk, dirinya tidak pernah merasa dievaluasi.
"Tidak ada saya dievaluasi, apalagi di DPD Golkar saya menjabat sekretaris," tegasnya.
Karena itu, terkait benar tidaknya kabar pergantian terebut, secara tegas Isvie membantah kabar tersebut. Bahkan, ia menilai kabar tersebut hanya mengada-ada. (*)