Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo mengapresiasi pemberian telur gratis untuk ibu hamil yang dilakukan oleh salah satu restoran di Palembang, Sumatera Selatan.
"Saya terkejut tadi saat makan siang di restoran, ternyata di sana disediakan telur untuk ibu hamil gratis. Saya baru lihat di Palembang, di tempat lain belum ada," ujar Hasto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Hasto menyampaikan hal tersebut dalam kunjungan kerjanya ke Kota Palembang pada Senin (20/5) di rumah Dinas Penjabat Wali Kota Palembang.
Ia juga mengapresiasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Palembang yang mendekati Jakarta dan Yogyakarta, inflasi yang cukup terkendali, serta pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan turunnya angka kemiskinan.
Selain itu, jumlah balita stunting di kota tersebut juga tidak terlalu banyak meski penduduknya cukup banyak, hanya 414 balita.
Namun, Hasto menekankan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi penduduk di Palembang tahun 2020-2050, terlihat bahwa awal periode bonus demografi di Sumatera Selatan berada di tahun 2015, dan akhir periode tersebut diperkirakan akan terjadi setelah tahun 2042.
"Jadi, puncak bonusnya sudah lewat. Hari ini kita sudah akan menuju ke 2035. Begitu masuk 2035 itu, betul-betul rasio ketergantungan sudah naik, aging population akan terjadi," ujar dia.
Ia juga mengingatkan masyarakat Kota Palembang bahwa stunting bisa terjadi karena pernikahan baru, karena di kota tersebut, yang mengisi catatan nikah dan dilaporkan ke BKKBN masih sebanyak 8.909 orang.
Dari 8.909 calon pengantin yang datanya masuk ke SIMKAH, hanya 4,8 persen atau 427 orang yang mengisi aplikasi elektronik siap nikah dan hamil (elsimil).
"Siapa saja yang menikah di Kota Palembang akan mengisi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Kementerian Agama. Saya berharap ini ditingkatkan," ucapnya.
Ia juga memaparkan, berdasarkan data aplikasi elsimil BKKBN Per 31 Desember 2023, dari jumlah 427 calon pengantin yang mengisi elsimil, yang mengalami kekurangan darah merah (anemia) tidak begitu banyak, angkanya hanya 11,7 persen, tetapi yang tidak memeriksakan Hb masih cukup besar yaitu 15 persen, sedangkan jumlah calon pengantin yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK) berada di angka 18,5 persen.
Baca juga: BKKBN tekankan pentingnya daerah sosialisasikan KB pria
Baca juga: Kampung KB upaya tingkatkan indeks ketangguhan keluarga
"Ini kalau melahirkan bisa stunting anaknya. Jadi sebetulnya kalau mau menikah bisa ditangkap ini kasusnya," tuturnya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Palembang Ratu Dewa berharap kehadiran Kepala BKKBN menjadi inspirasi bagi Kota Palembang.
"Inovasi-inovasi yang dokter Hasto lahirkan sangat menginspirasi kami untuk bisa menjadi pribadi yang mampu memberikan perubahan demi kemajuan daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat," ujar Ratu.
Ia mengemukakan, Pemerintah Kota Palembang juga mempunyai berbagai inovasi yang sudah dilaksanakan dalam rangka mendukung program pencegahan stunting, diantaranya memberikan bantuan telur untuk anak-anak berisiko stunting, pelayanan KB di berbagai fasilitas kesehatan, dan mengembangkan kerja sama dengan rumah sakit swasta.
"Saya terkejut tadi saat makan siang di restoran, ternyata di sana disediakan telur untuk ibu hamil gratis. Saya baru lihat di Palembang, di tempat lain belum ada," ujar Hasto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Hasto menyampaikan hal tersebut dalam kunjungan kerjanya ke Kota Palembang pada Senin (20/5) di rumah Dinas Penjabat Wali Kota Palembang.
Ia juga mengapresiasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Palembang yang mendekati Jakarta dan Yogyakarta, inflasi yang cukup terkendali, serta pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan turunnya angka kemiskinan.
Selain itu, jumlah balita stunting di kota tersebut juga tidak terlalu banyak meski penduduknya cukup banyak, hanya 414 balita.
Namun, Hasto menekankan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi penduduk di Palembang tahun 2020-2050, terlihat bahwa awal periode bonus demografi di Sumatera Selatan berada di tahun 2015, dan akhir periode tersebut diperkirakan akan terjadi setelah tahun 2042.
"Jadi, puncak bonusnya sudah lewat. Hari ini kita sudah akan menuju ke 2035. Begitu masuk 2035 itu, betul-betul rasio ketergantungan sudah naik, aging population akan terjadi," ujar dia.
Ia juga mengingatkan masyarakat Kota Palembang bahwa stunting bisa terjadi karena pernikahan baru, karena di kota tersebut, yang mengisi catatan nikah dan dilaporkan ke BKKBN masih sebanyak 8.909 orang.
Dari 8.909 calon pengantin yang datanya masuk ke SIMKAH, hanya 4,8 persen atau 427 orang yang mengisi aplikasi elektronik siap nikah dan hamil (elsimil).
"Siapa saja yang menikah di Kota Palembang akan mengisi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Kementerian Agama. Saya berharap ini ditingkatkan," ucapnya.
Ia juga memaparkan, berdasarkan data aplikasi elsimil BKKBN Per 31 Desember 2023, dari jumlah 427 calon pengantin yang mengisi elsimil, yang mengalami kekurangan darah merah (anemia) tidak begitu banyak, angkanya hanya 11,7 persen, tetapi yang tidak memeriksakan Hb masih cukup besar yaitu 15 persen, sedangkan jumlah calon pengantin yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK) berada di angka 18,5 persen.
Baca juga: BKKBN tekankan pentingnya daerah sosialisasikan KB pria
Baca juga: Kampung KB upaya tingkatkan indeks ketangguhan keluarga
"Ini kalau melahirkan bisa stunting anaknya. Jadi sebetulnya kalau mau menikah bisa ditangkap ini kasusnya," tuturnya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Palembang Ratu Dewa berharap kehadiran Kepala BKKBN menjadi inspirasi bagi Kota Palembang.
"Inovasi-inovasi yang dokter Hasto lahirkan sangat menginspirasi kami untuk bisa menjadi pribadi yang mampu memberikan perubahan demi kemajuan daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat," ujar Ratu.
Ia mengemukakan, Pemerintah Kota Palembang juga mempunyai berbagai inovasi yang sudah dilaksanakan dalam rangka mendukung program pencegahan stunting, diantaranya memberikan bantuan telur untuk anak-anak berisiko stunting, pelayanan KB di berbagai fasilitas kesehatan, dan mengembangkan kerja sama dengan rumah sakit swasta.