Surabaya (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pembangunan Autonomus Rapid Transit (ART) lebih rasional dibangun di wilayah tersebut daripada Mass Rapid Transit (MRT) atau Light Rail Transit (LRT), karena sesuai dengan ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Kalau ART itu pakai magnet, ternyata itu harganya Rp500-600 miliar per 7 kilometer, kami (pemerintah kota) langsung mengacungkan tangan saat acara APEKSI," kata Eri saat ditemui di kawasan Balai Kota Surabaya belum lama ini.

Eri menyatakan jika harus membangun MRT atau LRT, maka APBD Kota Surabaya tidak akan cukup, karena pembangunan MRT membutuhkan anggaran sekitar Rp2,3 triliun per 1 kilometer.

Anggaran tersebut jika dihitung menggunakan APBD Kota Surabaya, maka pembangunan jalur transportasinya hanya sanggup terselesaikan 5 kilometer.

"Habis anggarannya, terus untuk pengentasan kemiskinan bagaimana? Banyak orang bertanya kok tidak membangun, karena tidak mungkin," ujarnya.

Baca juga: MRT Jakarta targetkan kecepatan transaksi di pintu

Untuk LRT, setelah dihitung pembangunan membutuhkan anggaran sekitar Rp800 miliar per kilometer. Angka tersebut juga masih membebani APBD Kota Surabaya.

Jika harus dibandingkan dengan Jakarta, kata Eri, hal itu tidak relevan, sebab sekalipun Surabaya merupakan kota metropolitan, namun besaran anggaran yang ada itu berbeda.

"Jakarta APBD besar, Surabaya APBD-nya cuma Rp10,9 triliun," ucapnya.

Lantaran alokasi anggaran pembangunan lebih relevan, maka Pemkot Surabaya mencoba merealisasikan pembangunan ART yang berpenggerak magnet itu.

"Belum ada yang punya, ini diterapkan di IKN, insya Allah Surabaya kedua," tuturnya.

Baca juga: Pembangunan MRT Fase 2A berkat keuletan Pemprov Jakarta
Baca juga: Menhub membahas kelanjutan kerja sama transportasi dengan Jepang

Eri pun menyatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan guna membahas proses penyusunan konsep ART.

"Kami lakukan FS (studi kelayakan) di Surabaya, semoga di 2025 atau 2026 sudah jalan," kata Eri.

Pelaksanaan studi kelayakan turut menghitung kebutuhan koneksivitas antara ART dan transportasi lainnya, seperti "Suroboyo Bus", TransSemanggi, maupun feeder.

"Kami lihat posisi busnya di mana, posisi ART di mana, misalnya di satu lokasi tidak bisa dilalui bus maka ART saja," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menawarkan angkutan perkotaan ART sebagai alternatif terbaru penyediaan layanan transportasi massal untuk mengurai kemacetan lalu lintas perkotaan di Indonesia.

Tawaran itu disampaikan Presiden Jokowi di depan para wali kota se-Indonesia yang hadir pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2024 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (4/6).