Mataram (ANTARA) - Kalangan akademisi dan peneliti di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepakat menggaungkan perubahan di Kota Mataram, karena mereka berpandangan di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Mataram 2024 adalah momentum yang tepat melakukannya.
Pengamat Politik UIN Mataram, Dr Ihsan Hamid dalam keterangannya di Mataram, Rabu, menyampaikan, salah satu yang dapat menggaransi perubahan itu adalah pergantian kepala daerah atau komposisi-nya.
"Ganti pilot (wali kota) atau co pilot (wakil wali kota), atau salah satu dari keduanya," ujarnya.
Saat diskusi yang diadakan oleh Wadah Urun-Rembug Konstelasi Politik (Warung Kopi) di Mataram belum lama ini, doktor jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan situasinya selama ini, produk kepemimpinan di Kota Mataram diproduksi oleh satu partai saja. Dominasi ini begitu kentara dengan komposisi petahana baik di posisi wali kota ataupun wakil wali kota berasal dari partai yang sama.
"Bagaimana kita bisa berharap ada perubahan rasa atau menu kalau selama kurun waktu kepemimpinan di kota isinya dari dapur (partai) yang sama," kritisnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, jika publik ibu kota saat ini mendesak menuntut wajah baru, maka pintu masuknya adalah dengan mengganti posisi kepemimpinan. Pergantian itu lanjut Ihsan, tidak hanya tentang pergantian wali kota dan wakil wali kota. Tetapi garansi wajah baru bisa muncul dari pergantian pasangan.
"Ya kalau pasangan petahana saat ini kembali maju dan menang, ya tidak ada wajah baru. 'Highlight' kerja mereka sudah bisa terlihat di periode pertama. Ya sudah periode ke dua juga saya pikir tidak akan jauh berbeda," ucapnya.
Baca juga: Wali Kota: Banyak calon di Pilkada Mataram makin baik untuk demokrasi
Ihsan melihat, peluang wajah baru itu sangat terbuka saat ini. Jika melihat dari ketergantungan Golkar pada partai lain. Perolehan 7 kursi di Pemilu 2024 'memaksa' Golkar harus membangun koalisi dengan partai lain.
"Artinya ada ruang negosiasi politik di situ, salah satunya meminta Golkar menerima pasangan dari partai lain sebagai pasangannya," tegasnya.
Jika hal ini terjadi, kata dia, maka kerinduan warga kota tentang wajah baru bisa terwujud.
"Koalisi yang akan menentukan ke mana ibu kota ini akan dibangun, bukan lagi dominasi satu partai," tekan Ihsan Hamid.
Baca juga: Dua politisi muda daftar Pilkada Mataram lewat Demokrat
Pendiri Lembaga Riset dan Konsultan Kebijakan Publik Policy Plus, Dr Adhar Hakim lebih menekankan untuk mendorong petahana saat ini diuji. Ia menekankan, secara pribadi memiliki hubungan baik dengan petahana dalam hal ini Mohan Roliskana. Tuntutan dilakukan tantangan ini lebih condong untuk memacu petahana mengeluarkan gagasan lebih baik lagi.
"Sehingga petahana ini terpacu mengeluarkan ide dan gagasan yang lebih baik lagi, kalau ada yang menantang-nya dengan kapasitas yang hebat pula," ujarnya.
Challenge bagi petahana menurut Adhar, dapat menjawab harapan masyarakat tentang wajah baru ibu kota yang didamba. Sebab kalau mau kritis juga, ganti pilot dan co pilot belum tentu juga menggaransi wajah baru yang lebih baik lagi.
Baca juga: Mantan komisaris di Bulog maju Pilkada Mataram lewat PKB
Adhar merasa, sektor kebijakan publik di kota nyatanya saat ini dalam beberapa hal belum optimal. Misalnya dalam tata kelola parkir, retribusi pasar, dan potensi-potensi PAD lainnya.
“Kalau muncul penantang baru dengan ide dan gagasan yang lebih segar, saya pikir petahana akan terpacu berpikir yang lebih baik lagi," tegas mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB ini.
Sementara itu, akademisi yang juga Ahli Hukum Prof Kurniawan mengungkapkan keunggulannya dengan situasi perpolitikan ibu kota. Padahal ia melihat, banyak figur potensial yang secara syarat untuk tampil, memenuhi dan sangat layak melawan petahana.
"Kenapa tidak ada yang berani seperti pak Prabowo ya, beliau tak takut kalah. Kalah tarung lagi, kalah lagi, tarung lagi, sampai akhirnya saat ini terpilih jadi presiden," ucapnya.
Ia mencontohkan seperti misalnya Abd Rahman yang secara kapasitas syarat memenuhi untuk tampil.
"Saat ini ada di partai penguasa yakni Gerindra, juga ketua DPC, kemudian juga wakil ketua DPRD. Kita perlu dorong orang-orang seperti ini untuk berani tampil dan mendinamisasi politik kota ini," katanya.
Baca juga: PPP serahkan surat tugas kader maju di tiga pilkada di NTB
Baca juga: Golkar: Hasil survei LSI jadi rujukan calon kepala daerah di NTB
Pengamat Politik UIN Mataram, Dr Ihsan Hamid dalam keterangannya di Mataram, Rabu, menyampaikan, salah satu yang dapat menggaransi perubahan itu adalah pergantian kepala daerah atau komposisi-nya.
"Ganti pilot (wali kota) atau co pilot (wakil wali kota), atau salah satu dari keduanya," ujarnya.
Saat diskusi yang diadakan oleh Wadah Urun-Rembug Konstelasi Politik (Warung Kopi) di Mataram belum lama ini, doktor jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan situasinya selama ini, produk kepemimpinan di Kota Mataram diproduksi oleh satu partai saja. Dominasi ini begitu kentara dengan komposisi petahana baik di posisi wali kota ataupun wakil wali kota berasal dari partai yang sama.
"Bagaimana kita bisa berharap ada perubahan rasa atau menu kalau selama kurun waktu kepemimpinan di kota isinya dari dapur (partai) yang sama," kritisnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, jika publik ibu kota saat ini mendesak menuntut wajah baru, maka pintu masuknya adalah dengan mengganti posisi kepemimpinan. Pergantian itu lanjut Ihsan, tidak hanya tentang pergantian wali kota dan wakil wali kota. Tetapi garansi wajah baru bisa muncul dari pergantian pasangan.
"Ya kalau pasangan petahana saat ini kembali maju dan menang, ya tidak ada wajah baru. 'Highlight' kerja mereka sudah bisa terlihat di periode pertama. Ya sudah periode ke dua juga saya pikir tidak akan jauh berbeda," ucapnya.
Baca juga: Wali Kota: Banyak calon di Pilkada Mataram makin baik untuk demokrasi
Ihsan melihat, peluang wajah baru itu sangat terbuka saat ini. Jika melihat dari ketergantungan Golkar pada partai lain. Perolehan 7 kursi di Pemilu 2024 'memaksa' Golkar harus membangun koalisi dengan partai lain.
"Artinya ada ruang negosiasi politik di situ, salah satunya meminta Golkar menerima pasangan dari partai lain sebagai pasangannya," tegasnya.
Jika hal ini terjadi, kata dia, maka kerinduan warga kota tentang wajah baru bisa terwujud.
"Koalisi yang akan menentukan ke mana ibu kota ini akan dibangun, bukan lagi dominasi satu partai," tekan Ihsan Hamid.
Baca juga: Dua politisi muda daftar Pilkada Mataram lewat Demokrat
Pendiri Lembaga Riset dan Konsultan Kebijakan Publik Policy Plus, Dr Adhar Hakim lebih menekankan untuk mendorong petahana saat ini diuji. Ia menekankan, secara pribadi memiliki hubungan baik dengan petahana dalam hal ini Mohan Roliskana. Tuntutan dilakukan tantangan ini lebih condong untuk memacu petahana mengeluarkan gagasan lebih baik lagi.
"Sehingga petahana ini terpacu mengeluarkan ide dan gagasan yang lebih baik lagi, kalau ada yang menantang-nya dengan kapasitas yang hebat pula," ujarnya.
Challenge bagi petahana menurut Adhar, dapat menjawab harapan masyarakat tentang wajah baru ibu kota yang didamba. Sebab kalau mau kritis juga, ganti pilot dan co pilot belum tentu juga menggaransi wajah baru yang lebih baik lagi.
Baca juga: Mantan komisaris di Bulog maju Pilkada Mataram lewat PKB
Adhar merasa, sektor kebijakan publik di kota nyatanya saat ini dalam beberapa hal belum optimal. Misalnya dalam tata kelola parkir, retribusi pasar, dan potensi-potensi PAD lainnya.
“Kalau muncul penantang baru dengan ide dan gagasan yang lebih segar, saya pikir petahana akan terpacu berpikir yang lebih baik lagi," tegas mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB ini.
Sementara itu, akademisi yang juga Ahli Hukum Prof Kurniawan mengungkapkan keunggulannya dengan situasi perpolitikan ibu kota. Padahal ia melihat, banyak figur potensial yang secara syarat untuk tampil, memenuhi dan sangat layak melawan petahana.
"Kenapa tidak ada yang berani seperti pak Prabowo ya, beliau tak takut kalah. Kalah tarung lagi, kalah lagi, tarung lagi, sampai akhirnya saat ini terpilih jadi presiden," ucapnya.
Ia mencontohkan seperti misalnya Abd Rahman yang secara kapasitas syarat memenuhi untuk tampil.
"Saat ini ada di partai penguasa yakni Gerindra, juga ketua DPC, kemudian juga wakil ketua DPRD. Kita perlu dorong orang-orang seperti ini untuk berani tampil dan mendinamisasi politik kota ini," katanya.
Baca juga: PPP serahkan surat tugas kader maju di tiga pilkada di NTB
Baca juga: Golkar: Hasil survei LSI jadi rujukan calon kepala daerah di NTB