Mataram (Antara NTB) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akan mengajukan surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat terkait dengan keputusannya mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018.
"Insya Allah dalam waktu segera, saya akan menyiapkan format surat pemberitahuan bahwa saya insya Allah akan mengikuti proses Pilgub Jatim," kata Khofifah usai menyerahkan secara simbolis kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non-Tunai, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.
Sebelum mengajukan surat, ia mengaku sudah melapor ke Presiden Jokowi secara lisan pada Kamis (23/11), terkait proses pencalonannya yang sedang berjalan. Hal itu dilakukan setelah menerima DPP Partai Demokrat pada Selasa (21/11), dan DPP Golkar pada Rabu (22/11).
Itikad untuk melapor perlu dilakukan agar tidak ada pandangan bahwa dianggap meninggalkan tugas dan mandat serta amanah rakyat Indonesia sebagai Menteri Sosial di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden H Muhammad Jusuf Kalla.
"Jadi teman-teman, kami nanti dianggap meninggalkan gelanggang, itu tidak baik karena kami menerima mandat dan amanat. Untuk itu, saya rasa menyampaikan dengan komunikasi yang santun menjadi hal penting," ujarnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ini juga menegaskan bahwa keinginannya maju dalam proses Pilkada Jatim pada 2018 sebagai bagian dari melanjutkan perjuangan membangun bangsa Indonesia.
"Sesungguhnya itu untuk melanjutkan perjuangan dengan bagian-bagian yang sementara belum tersisir. Kami ingin menyisir dan melengkapi dari seluruh proses untuk melayani warga bangsa Indonesia," ujarnya.
Terkait dengan pencalonan Emil Dardak sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jatim yang akan mendampinginya pada Pilkada Jatim 2018, Khofifah menegaskan keputusan tersebut sudah melalui proses yang relatif panjang.
"Semua itu tidak bim salabim. Saya di mana-mana ditanya, tapi izinkan saya cek sound. Setelah cek sound, lalu gimana menyamakan frekuensi dan modulasi, itu bahasa saya," ucapnya.
Keputusan memilih Emil Dardak yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Trenggalek, lanjut dia, sudah dikomunikasikan dengan seluruh partai politik pengusung.
Hasil komunikasi tersebut juga mendapat rekomendasi dan pembahasan secara berjenjang dari para kyai dan bunyai serta tokoh-tokoh di Jatim, sehingga mengerucut pada dua nama.
"Dari dua nama itu, akhirnya mengerucut satu nama. Jadi prosesnya relatif panjang," kata Khofifah. (*)
"Insya Allah dalam waktu segera, saya akan menyiapkan format surat pemberitahuan bahwa saya insya Allah akan mengikuti proses Pilgub Jatim," kata Khofifah usai menyerahkan secara simbolis kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non-Tunai, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.
Sebelum mengajukan surat, ia mengaku sudah melapor ke Presiden Jokowi secara lisan pada Kamis (23/11), terkait proses pencalonannya yang sedang berjalan. Hal itu dilakukan setelah menerima DPP Partai Demokrat pada Selasa (21/11), dan DPP Golkar pada Rabu (22/11).
Itikad untuk melapor perlu dilakukan agar tidak ada pandangan bahwa dianggap meninggalkan tugas dan mandat serta amanah rakyat Indonesia sebagai Menteri Sosial di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden H Muhammad Jusuf Kalla.
"Jadi teman-teman, kami nanti dianggap meninggalkan gelanggang, itu tidak baik karena kami menerima mandat dan amanat. Untuk itu, saya rasa menyampaikan dengan komunikasi yang santun menjadi hal penting," ujarnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ini juga menegaskan bahwa keinginannya maju dalam proses Pilkada Jatim pada 2018 sebagai bagian dari melanjutkan perjuangan membangun bangsa Indonesia.
"Sesungguhnya itu untuk melanjutkan perjuangan dengan bagian-bagian yang sementara belum tersisir. Kami ingin menyisir dan melengkapi dari seluruh proses untuk melayani warga bangsa Indonesia," ujarnya.
Terkait dengan pencalonan Emil Dardak sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jatim yang akan mendampinginya pada Pilkada Jatim 2018, Khofifah menegaskan keputusan tersebut sudah melalui proses yang relatif panjang.
"Semua itu tidak bim salabim. Saya di mana-mana ditanya, tapi izinkan saya cek sound. Setelah cek sound, lalu gimana menyamakan frekuensi dan modulasi, itu bahasa saya," ucapnya.
Keputusan memilih Emil Dardak yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Trenggalek, lanjut dia, sudah dikomunikasikan dengan seluruh partai politik pengusung.
Hasil komunikasi tersebut juga mendapat rekomendasi dan pembahasan secara berjenjang dari para kyai dan bunyai serta tokoh-tokoh di Jatim, sehingga mengerucut pada dua nama.
"Dari dua nama itu, akhirnya mengerucut satu nama. Jadi prosesnya relatif panjang," kata Khofifah. (*)