Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan scheme financing dapat membantu rakyat untuk memiliki rumah layak huni dan terjangkau.
"Kita akan mendorong juga scheme financing di mana mortgage ini (tenor) yang hanya 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).
Tujuan dari scheme financing ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah dengan cicilan yang jauh lebih ramah.
"Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik (tenor) 30 tahun, maka cicilannya jauh lebih ramah ini bukan hanya untuk rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya baik rumah rakyat, menengah ataupun kelas lainnya," katanya.
Selain itu, scheme financing ini juga dapat membantu dalam menaikkan daya beli masyarakat untuk bisa memiliki rumah.
"Jadi ini kita dorong juga bagaimana dengan efisiensi kita bisa mendorong masyarakat juga kita menaikkan daya belinya karena tadi berbagai cicilan terutama yang penting seperti rumah bisa diperpanjang," kata Erick.
Dalam kesempatan sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat menyampaikan bahwa upaya untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah membutuhkan kerja sama dan kolaborasi antar kementerian/lembaga negara.
Baca juga: Menteri BUMN dan Menteri PKP petakan aset BUMN
"Saya hari ini merasa dapat semangat baru karena 2 minggu ini lebih Pak Erick saya belanja masalah dan belanja dukungan memetakan dimana ada masalah, dimana ada dukungan. Ini bukan pekerjaan sendirian ini bukan keberhasilan sendirian, seperti kata Pak Presiden RI Prabowo Subianto yakni super tim, keberhasilan bersama. saya yakin semua kabinet merah putih punya komitmen, punya karakter baik untuk rakyat Indonesia," kata Maruarar.
Sebagai informasi, kunci utama penanganan backlog perumahan adalah kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat serta kepedulian sosial sektor swasta.
Baca juga: 7 daftar nama BUMN yang masih dalam proses penyehatan
Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal juga bisa merasakan manfaat dari program perumahan di Indonesia.
Backlog kepemilikan rumah berdasarkan data Susenas tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit. Sedangkan persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga.
"Kita akan mendorong juga scheme financing di mana mortgage ini (tenor) yang hanya 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).
Tujuan dari scheme financing ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah dengan cicilan yang jauh lebih ramah.
"Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik (tenor) 30 tahun, maka cicilannya jauh lebih ramah ini bukan hanya untuk rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya baik rumah rakyat, menengah ataupun kelas lainnya," katanya.
Selain itu, scheme financing ini juga dapat membantu dalam menaikkan daya beli masyarakat untuk bisa memiliki rumah.
"Jadi ini kita dorong juga bagaimana dengan efisiensi kita bisa mendorong masyarakat juga kita menaikkan daya belinya karena tadi berbagai cicilan terutama yang penting seperti rumah bisa diperpanjang," kata Erick.
Dalam kesempatan sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat menyampaikan bahwa upaya untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah membutuhkan kerja sama dan kolaborasi antar kementerian/lembaga negara.
Baca juga: Menteri BUMN dan Menteri PKP petakan aset BUMN
"Saya hari ini merasa dapat semangat baru karena 2 minggu ini lebih Pak Erick saya belanja masalah dan belanja dukungan memetakan dimana ada masalah, dimana ada dukungan. Ini bukan pekerjaan sendirian ini bukan keberhasilan sendirian, seperti kata Pak Presiden RI Prabowo Subianto yakni super tim, keberhasilan bersama. saya yakin semua kabinet merah putih punya komitmen, punya karakter baik untuk rakyat Indonesia," kata Maruarar.
Sebagai informasi, kunci utama penanganan backlog perumahan adalah kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat serta kepedulian sosial sektor swasta.
Baca juga: 7 daftar nama BUMN yang masih dalam proses penyehatan
Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal juga bisa merasakan manfaat dari program perumahan di Indonesia.
Backlog kepemilikan rumah berdasarkan data Susenas tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit. Sedangkan persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga.