Jenewa (ANTARA) - Pelapor Khusus PBB Alice Jill Edwards menyatakan bahwa mantan presiden Suriah yang digulingkan, Bashar Al Assad, harus diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan yang dilakukannya di Suriah.
“Sekarang adalah waktunya Assad diadili, dan ICC adalah wahana yang tepat untuknya,” kata Edwards, Selasa.
Selain mengingatkan pemerintah baru Suriah untuk meratifikasi Statuta ICC, ia juga meminta negara-negara lain menggugat Assad kepada ICC terkait kejahatan yang dilakukan rezimnya yang lalu.
Pelapor khusus untuk urusan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman kejam, tak berperikemanusiaan, dan menghinakan tersebut mengatakan bahwa rezim Assad menggunakan taktik penyiksaan untuk mengendalikan masyarakat, menimbulkan ketakutan, dan memberangus kelompok oposisi.
Ia menyatakan bahwa kejahatan yang tersingkap menyusul perubahan rezim di Suriah tersebut sesuai dengan dokumen pelapor khusus PBB yang disusun pada 2011.
Edwards menyoroti pentingnya penyelidikan yang independen dan imparsial untuk seluruh kejahatan internasional, termasuk yang dilakukan oleh Bashar Al-Assad dan rezimnya.
“Rezim Assad yang lalu mungkin bertanggung jawab atas sebagian besar (kejahatan), namun ada juga golongan yang menjadi korban pihak yang lain. Hal ini menunjukkan pentingnya semua kejahatan diadili,” kata dia.
Pelapor khusus PBB itu pun mengusulkan supaya dibentuk pengadilan campuran yang melibatkan unsur yudisial nasional dan internasional untuk Suriah. Model pengadilan tersebut pernah digunakan untuk mengadili kasus Kamboja dan Sierra Leone.
“Menurut saya, untuk kasus Suriah, selain meningkatkan perujukan kasus ke ICC untuk aktor tertinggi, harus ada pula pengadilan campuran atau pengadilan internasional yang dibentuk,” kata dia, sembari menyebut bahwa model tersebut membantu membina kapasitas nasional melalui legislasi, pelatihan, dan pengawasan.
Selain itu, Edwards menyoroti pentingnya keterlibatan komunitas internasional dalam mendukung demokrasi dan pemerintahan inklusif di Suriah. Ia meyakini, apabila proses transisi di Suriah berjalan lancar, negara tersebut akan menyongsong masa depan yang lebih baik.
Baca juga: Menteri HAM: PBB ubah predikat Indonesia jadi 'netral' usai transfer napi
“Saya pikir ini menjadi momen yang menentukan bagi rakyat Suriah. Saya kira kita harus optimistis, namun tetap berhati-hati, serta memastikan ada proses transisi yang aman menuju prinsip-prinsip demokrasi dan HAM,” ucap pejabat PBB itu.
Baca juga: Veto Amerika di Dewan Keamanan PBB tunjukkan standar ganda
Bashar Al-Assad, pemimpin Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia setelah kelompok bersenjata anti-rezim merebut Ibu Kota Damaskus pada 8 Desember lalu, sehingga mengakhiri rezim Partai Baath yang berkuasa sejak 1963.
Kejatuhan rezim Baath terjadi setelah kelompok oposisi Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) merebut kota-kota utama Suriah dalam serangan ofensif kilat yang berlangsung hanya dalam waktu dua pekan.
Sumber: Anadolu