Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus menggenjot pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.
"Dari target sasaran kita sekitar 400-an baru terbentuk 54, sehingga masih banyak yang harus dibentuk," kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi di Mataram, Jumat.
Untuk mempercepat pendirian dapur ini tentu harus ada koordinasi yang kuat dan terbuka antar semua pihak, baik itu provinsi, maupun kabupaten/kota, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kita minta koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan kabupaten/kota lebih terbuka untuk menyukseskan MBG ini. Kenapa demikian, karena masih ada koordinasi yang kurang di lapangan," terangnya.
Ia menegaskan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pemerintah provinsi siap menyukseskan MBG. Bahkan, akan tetap membantu mengkoordinasikan dengan kabupaten/kota menyiapkan lahan untuk pembuatan dapur.
Baca juga: Anggota DPR RI minta Pemprov NTB percepat pembentukan SPPG MBG
"Koordinasi secara terbuka ini penting untuk dilakukan, jangan sampai ada masalah di bawah, kita belum tahu detail-nya seperti apa, tetapi menimbulkan masalah. Nah ini yang tidak kita inginkan terjadi," kata Sekda.
"Kan ada masalahnya, kita khawatir terjadi modus operandi yang menyesatkan dan tiba-tiba akhirnya merugikan program ini sendiri. Itu yang kita tidak inginkan," katanya.
Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, koordinasi antar instansi terkait bersama BGN harus terus ditingkatkan.
"Kami di daerah siap dimobilisasi. Bahkan, BKKBN mempunyai kader relawan," katanya.
Sebelumnya Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di NTB untuk mempercepat pembentukan SPPG) di wilayah setempat.
"Kami berharap dari target 400 SPPG yang didirikan di NTB, paling tidak di 2025 bisa segera direalisasikan," kata Muazzim Akbar saat rapat dengar pendapat antara Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemprov NTB dan instansi vertikal pemerintah di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB di Mataram, Rabu (29/5).
Baca juga: Sebanyak 450 dapur MBG disiapkan di NTB
Menurutnya, sebagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kegiatan MBG ini harus didukung dan disinergikan oleh semua pihak, baik pemerintah daerah, BGN maupun instansi terkait lainnya.
Sebab, kata Muzzim, kesuksesan sebuah program tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, melainkan harus melibatkan semua unsur yang ada. Salah satunya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Khusus, BPOM, Muazzim meminta lembaga itu tidak hanya menunggu. Tapi harus ikut serta membantu program pemerintah untuk datang ke masing-masing SPPG, secara langsung agar bisa melihat makanan yang akan disajikan pada siswa siswi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ditemukan ada keracunan makanan dan buah yang sudah berulat.
"Nah hal-hal yang kita dengar ada keracunan makanan tidak boleh ada, makanya antara pemerintah daerah, BPOM, harus bisa bersinergi dengan BGN, supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa tidak terjadi di NTB," terang Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) NTB 2 Pulau Lombok ini.
Baca juga: Kodim kawal program MBG di Lombok Tengah