Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat serapan anggaran belanja daerah dalam upaya mendukung program-program pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD 2025.
"Saya sudah minta OPD untuk segera merealisasikan anggaran yang sudah masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)," ujar Miq Iqbal sapaan karib Gubernur NTB di Mataram, Rabu.
Penekanan ini disampaikan gubernur menyikapi serapan anggaran belanja di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang baru mencapai 35 persen hingga akhir Juni 2025.
Miq Iqbal tidak menampik, bahwa belum semua anggaran belanja bisa direalisasikan lantaran semua masih serba baru, mulai pemerintahan baru, sistem baru, dan peraturan baru, sehingga masih butuh penyesuaian.
Meski demikian, dirinya optimis memasuki semester kedua serapan anggaran akan jauh meningkat. Sebab, jika penyerapan anggaran tinggi dan berjalan dengan baik dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.
"Insya Allah kalau sudah pergeseran kedua akan meningkat. Tetapi kalau di realisasi nasional kita termasuk tinggi di bandingkan daerah lain dan Jakarta memahami kondisi ini," kata Gubernur NTB.
Baca juga: Realisasi anggaran belanja Pemprov NTB sekitar 35 persen
Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Keuangan Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim mengakui realisasi anggaran belanja daerah hingga Juni 2025, baru mencapai 35 persen..
"Sampai sekarang realisasi anggaran belanja kita baru 35 persen, tapi ini tidak terlalu rendah, karena semua masih berproses," ujarnya.
Nursalim menjelaskan belum semua anggaran bisa dibelanjakan lantaran OPD masih menunggu petunjuk teknis (juknis) yang belum keluar.
"Memang ada beberapa Juknis yang baru keluar. Contoh anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan baru pertengahan Juni bisa keluar Juknis-nya dan sekarang sudah masuk persiapan. Jumlahnya itu ada sekitar Rp40 miliar," ujarnya.
"Kemudian di RSUD Provinsi NTB juga saat ini masih penyesuaian, begitu juga di Rumah Sakit Jiwa belum kontrak. Tapi mudah-mudahan setelah kontrak selesai ada termin pembayaran," sambung Nursalim.
Baca juga: DPRD NTB: Kinerja fiskal daerah cerminkan kebangkitan ekonomi
Disinggung, apakah penyebab belum direalisasikan belanja daerah ini lantaran OPD masih menunggu Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) terbentuk. Nursalim menegaskan bahwa hal ini tidak bisa dikaitkan dengan hal tersebut. Sebab, persoalan perubahan OPD ini bukan terjadi sekarang, namun pernah juga terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya, sehingga pihaknya berharap bahwa hal itu tidak dijadikan sebagai alasan bagi OPD untuk tidak merealisasikan anggaran belanja secepatnya.
"Saya kira soal perubahan SOTK itu jangan dijadikan argumentasi untuk tidak membelanjakan anggaran, karena sesungguhnya uang ada kok. Tapi memang ada beberapa OPD yang datang kepada kita untuk meminta pendapat terkait itu (SOTK)," ucapnya.
Baca juga: Anggaran perbaikan jalan Lombok-Sumbawa dialokasikan Rp86,44 miliar
Ia menambahkan pada rapat pimpinan yang dihadiri seluruh pimpin OPD yang di pimpin Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB, Lalu Moh Faozal persoalan ini juga menjadi salah satu yang dibahas dan dalam arahannya, Plh Sekda mengingatkan pada seluruh pimpinan OPD, untuk segera memproses realisasi belanja-nya, sehingga melalui serapan anggaran belanja ini bisa berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.
Namun, tentunya serapan anggaran ini dilakukan dengan tetap mengedepankan azas kehati-hatian.
"Jadi arus kas (cash flow) cukup lah untuk membiayai program-program pemerintah, tapi optimis memasuki pertengahan semester ke 2, realisasi anggaran belanja ini bisa di atas 50 persen, bahkan lebih. Supaya apa agar ekonomi di bawah bisa berjalan," katanya.
Baca juga: Restruksisasi OPD di Pemprov NTB bisa menghemat anggaran Rp100 miliar
Baca juga: Kas NTB surplus Rp951 miliar sampai Maret 2025