Mataram (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keputusan untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan harus mendapat pertimbangan mendalam khususnya terkait potensi kebakaran lahan dan banyaknya lubang bekas galian tambang.
"Harus hati-hati juga kalau di Kalimantan, contohnya lahan gambut banyak, bisa terbakar. Kalau di Kalimantan Timur juga banyak bekas-bekas lubang tambang," kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.
Proses memilih calon ibu kota pemerintahan baru tidaklah mudah karena harus mempertimbangkan syarat-syarat yang dinilai tepat menggantikan DKI Jakarta. Oleh karena itu, Wapres mengingatkan agar keputusan calon ibu kota pemerintahan baru tidak terburu-buru.
"Jadi semua juga harus dipilih dengan betul. Ini memakan tempo yang panjang," tambahnya.
Wapres pernah mengatakan syarat ibu kota pemerintahan baru antara lain harus berada di tengah geografi Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam dan daerah tersebut harus memiliki sedikitnya 60.000 hektare lahan kosong.
Kalimantan memang memenuhi beberapa syarat sebagai calon ibu kota baru, yakni ketersediaan lahan yang luas untuk dijadikan kota baru. Namun, posisi Kalimantan tidaklah persis di tengah Indonesia secara geografis, kata Wapres.
"Ya pertama kan Kalimantan lahannya luas, kalau di Jawa kan (untuk) mendapatkan lahan besar tidak ada lagi, sulit. Tanahnya luas dan berada agak di tengah, agak ya, karena kalau persis di tengah itu Mamuju," ujarnya.
Wapres juga menegaskan bahwa pemilihan Kalimantan sebagai calon ibu kota pemerintahan baru masih dalam tahap studi dan kajian, sehingga belum masuk ke tahap perencanaan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) masih membahas konsep pembangunan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas umum untuk calon ibu kota pemerintahan baru tersebut.
Sarana utilitas yang perlu dibangun untuk calon ibu kota pemerintah yang baru tersebut antara lain saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik , jalan, dan gedung perkantoran pemerintahan.
"Harus hati-hati juga kalau di Kalimantan, contohnya lahan gambut banyak, bisa terbakar. Kalau di Kalimantan Timur juga banyak bekas-bekas lubang tambang," kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.
Proses memilih calon ibu kota pemerintahan baru tidaklah mudah karena harus mempertimbangkan syarat-syarat yang dinilai tepat menggantikan DKI Jakarta. Oleh karena itu, Wapres mengingatkan agar keputusan calon ibu kota pemerintahan baru tidak terburu-buru.
"Jadi semua juga harus dipilih dengan betul. Ini memakan tempo yang panjang," tambahnya.
Wapres pernah mengatakan syarat ibu kota pemerintahan baru antara lain harus berada di tengah geografi Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam dan daerah tersebut harus memiliki sedikitnya 60.000 hektare lahan kosong.
Kalimantan memang memenuhi beberapa syarat sebagai calon ibu kota baru, yakni ketersediaan lahan yang luas untuk dijadikan kota baru. Namun, posisi Kalimantan tidaklah persis di tengah Indonesia secara geografis, kata Wapres.
"Ya pertama kan Kalimantan lahannya luas, kalau di Jawa kan (untuk) mendapatkan lahan besar tidak ada lagi, sulit. Tanahnya luas dan berada agak di tengah, agak ya, karena kalau persis di tengah itu Mamuju," ujarnya.
Wapres juga menegaskan bahwa pemilihan Kalimantan sebagai calon ibu kota pemerintahan baru masih dalam tahap studi dan kajian, sehingga belum masuk ke tahap perencanaan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) masih membahas konsep pembangunan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas umum untuk calon ibu kota pemerintahan baru tersebut.
Sarana utilitas yang perlu dibangun untuk calon ibu kota pemerintah yang baru tersebut antara lain saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik , jalan, dan gedung perkantoran pemerintahan.