Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar apel kesiapsiagaan penanganan berbagai potensi bencana untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan yang dimiliki semua petugas dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Apel kesiapsigaan bencana ini menjadi tindaklanjut dari rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan pada Rabu (6/11) dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana dan hadiri juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, H Akhsanul Khalik, jajaran pejabat setempat serta ratusan petugas penanggulangan bencana yang telah diisiapkan di Mataram, Jumat.
Wakil wali kota dalam kesempatan itu mengingatkan kepada semua petugas, agar melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Terutama untuk melakukan pembersihan dan pengawasan terhadap sejumlah titik-titik genangan saat musim hujan.
"Jangan sampai titik genangan ini menjadi banjir, sehingga kita dianggap gagal dalam upaya melakukan pencegahan," ujarnya.
Menurutnya, bedasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), perkiraan awal musim hujan di Kota Mataram sekitar Bulan November di minggu pertama atau minggu kedua, sedangkan puncak musim hujan terjadi pada Bulan Januari atau Februari 2020.
"Karenanya, beberapa daerah yang rawan banjir seperti daerah-daerah yang berada di pesisir dan sungai serta beberapa titik rawan genangan air perlu segera diantisipasi," sebutnya.
Kota Mataram merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota di NTB, yang memiliki enam jenis bencana dari 10 jenis bencana yang kerap terjadi di NTB. Selain gempa disertai tsunami, bencana lainnya yang mengancam wilayah Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi NTB adalah bencana banjir, kebakaran permukiman, gelombang pantai dan abrasi serta rawan konflik sosial.
Oleh karena itu, Mohan mengingatkan, kepada camat dan lurah yang daerahnya berdekatan dengan sungai untuk segera mengingatkan warganya agar bisa mengantisipasi lebih awal.
"Selain tu, perlu ada pembentukan posko-posko sehingga bisa langsung menyiapkan skenario apa yang harus dilaksanakan untuk mencegah adanya bencana," katanya.
Usai memimpin apel, wakil wali kota bersama Kepala BPBD Provinsi NTB serta sejumlah pimpinan OPD melakukan pemantauan langsung terhadap beberapa kesiapan sarana dan prasarana (Sapras) yang dimiliki masing-masing OPD.
Baik sapras dari BPBD Kota Mataram, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, Mohan juga menyapa sejumlah perwakilan dari ratusan petugas kesiapsiagaan bencana dari masing-masing OPD.
Apel kesiapsigaan bencana ini menjadi tindaklanjut dari rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan pada Rabu (6/11) dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana dan hadiri juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, H Akhsanul Khalik, jajaran pejabat setempat serta ratusan petugas penanggulangan bencana yang telah diisiapkan di Mataram, Jumat.
Wakil wali kota dalam kesempatan itu mengingatkan kepada semua petugas, agar melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Terutama untuk melakukan pembersihan dan pengawasan terhadap sejumlah titik-titik genangan saat musim hujan.
"Jangan sampai titik genangan ini menjadi banjir, sehingga kita dianggap gagal dalam upaya melakukan pencegahan," ujarnya.
Menurutnya, bedasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), perkiraan awal musim hujan di Kota Mataram sekitar Bulan November di minggu pertama atau minggu kedua, sedangkan puncak musim hujan terjadi pada Bulan Januari atau Februari 2020.
"Karenanya, beberapa daerah yang rawan banjir seperti daerah-daerah yang berada di pesisir dan sungai serta beberapa titik rawan genangan air perlu segera diantisipasi," sebutnya.
Kota Mataram merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota di NTB, yang memiliki enam jenis bencana dari 10 jenis bencana yang kerap terjadi di NTB. Selain gempa disertai tsunami, bencana lainnya yang mengancam wilayah Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi NTB adalah bencana banjir, kebakaran permukiman, gelombang pantai dan abrasi serta rawan konflik sosial.
Oleh karena itu, Mohan mengingatkan, kepada camat dan lurah yang daerahnya berdekatan dengan sungai untuk segera mengingatkan warganya agar bisa mengantisipasi lebih awal.
"Selain tu, perlu ada pembentukan posko-posko sehingga bisa langsung menyiapkan skenario apa yang harus dilaksanakan untuk mencegah adanya bencana," katanya.
Usai memimpin apel, wakil wali kota bersama Kepala BPBD Provinsi NTB serta sejumlah pimpinan OPD melakukan pemantauan langsung terhadap beberapa kesiapan sarana dan prasarana (Sapras) yang dimiliki masing-masing OPD.
Baik sapras dari BPBD Kota Mataram, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, Mohan juga menyapa sejumlah perwakilan dari ratusan petugas kesiapsiagaan bencana dari masing-masing OPD.