Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan optimistis laporan dana kelurahan tahap kedua tahun 2019, bisa mencapai 95-96 persen.
"Untuk realisasi laporan dana kelurahan saat ini, saya belum terima tembusan dari Badan Keuangan Daerah. Tapi saya optimistis sampai akhir tahun 2019, laporan dana kelurahan bisa mencapai 95 hingga 96 persen," kata Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram I Made Putu Sudarsana di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, apabila terjadi keterlambatan laporan dana kelurahan itu menjadi hal yang wajar sebab kelurahan baru mulai beradaptasi dalam mengelola anggaran tahun ini.
Dimana biasanya kelurahan mengelola anggaran hanya Rp100 juta, kini harus mengelola Rp370 juta sehingga butuh tenaga ekstra apalagi dikejar berbagai kegiatan pada akhir tahun.
Selain itu, katanya, kelurahan juga memegang faktor kehati-hatian, jangan sampai laporan cepat selesai tetapi terjadi kesalahan. Prinsip pengelolaan kehati-hatian ini telah diwanti-wanti sejak awal.
"Karenanya, semua kegiatan harus dilaporkan sesuai aturan dan perencanaan yang ada. Jangan sampai salah, apalagi membuat laporan di luar perencanaan atau kegiatan fiktif," ujarnya.
Menyinggung tentang masih banyak proyek berjalan di tingkat kelurahan, Sudarsana mengatakan, pengerjaan proyek terus berjalan dan kondisinya sama dengan proyek-proyek besar yang saat ini masih dikerjakan.
"Jadi kita tidak terlalu khawatir, dan kami optimistis proyek-proyek bisa mencapai 100 persen hingga akhir tahun ini," katanya.
Menurutnya, setelah proses pelaporan tuntas, pihaknya akan melakukan evaluasi di awal tahun 2020, sekaligus mematangkan kesiapan aparat kelurahan untuk melaksanakan kegiatan anggaran 2020.
"Pasalnya, anggaran yang akan dikelola kelurahan tahun 2020 semakin besar yakni mencapai sekitar Rp1,5 miliar - Rp1,8 miliar, karenanya butuh kehati-hatian lebih ekstra," katanya lagi.
Untuk dapat mengoptimalkan kegiatan tahun 2020, kelurahan harus melakukan perencanaan secara matang sesuai aturan, jangan sampai hanya bisa merencanakan tetapi tidak bisa melaksanakan.
"Kalau tidak bisa melaksanakan apa yang telah direncanakan, sayang dananya akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) di akhir tahun. Untuk itulah, kami juga akan memperkuat SDM melalui kegiatan bimbingan teknis," katanya.
"Untuk realisasi laporan dana kelurahan saat ini, saya belum terima tembusan dari Badan Keuangan Daerah. Tapi saya optimistis sampai akhir tahun 2019, laporan dana kelurahan bisa mencapai 95 hingga 96 persen," kata Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram I Made Putu Sudarsana di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, apabila terjadi keterlambatan laporan dana kelurahan itu menjadi hal yang wajar sebab kelurahan baru mulai beradaptasi dalam mengelola anggaran tahun ini.
Dimana biasanya kelurahan mengelola anggaran hanya Rp100 juta, kini harus mengelola Rp370 juta sehingga butuh tenaga ekstra apalagi dikejar berbagai kegiatan pada akhir tahun.
Selain itu, katanya, kelurahan juga memegang faktor kehati-hatian, jangan sampai laporan cepat selesai tetapi terjadi kesalahan. Prinsip pengelolaan kehati-hatian ini telah diwanti-wanti sejak awal.
"Karenanya, semua kegiatan harus dilaporkan sesuai aturan dan perencanaan yang ada. Jangan sampai salah, apalagi membuat laporan di luar perencanaan atau kegiatan fiktif," ujarnya.
Menyinggung tentang masih banyak proyek berjalan di tingkat kelurahan, Sudarsana mengatakan, pengerjaan proyek terus berjalan dan kondisinya sama dengan proyek-proyek besar yang saat ini masih dikerjakan.
"Jadi kita tidak terlalu khawatir, dan kami optimistis proyek-proyek bisa mencapai 100 persen hingga akhir tahun ini," katanya.
Menurutnya, setelah proses pelaporan tuntas, pihaknya akan melakukan evaluasi di awal tahun 2020, sekaligus mematangkan kesiapan aparat kelurahan untuk melaksanakan kegiatan anggaran 2020.
"Pasalnya, anggaran yang akan dikelola kelurahan tahun 2020 semakin besar yakni mencapai sekitar Rp1,5 miliar - Rp1,8 miliar, karenanya butuh kehati-hatian lebih ekstra," katanya lagi.
Untuk dapat mengoptimalkan kegiatan tahun 2020, kelurahan harus melakukan perencanaan secara matang sesuai aturan, jangan sampai hanya bisa merencanakan tetapi tidak bisa melaksanakan.
"Kalau tidak bisa melaksanakan apa yang telah direncanakan, sayang dananya akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) di akhir tahun. Untuk itulah, kami juga akan memperkuat SDM melalui kegiatan bimbingan teknis," katanya.