NTB SIAPKAN 2.300 HEKTARE UNTUK GERNAS KAKAO

id

     Mataram, (ANTARA) - Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan sedikitnya 2.300 hektare lahan untuk mengimplementasikan Gerakan Nasional (Gernas) Percepatan Revitalisasi Kakao Nasional tahun 2010.

     "Lahannya sudah kami siapkan sesuai target pengembangan nasional di wilayah NTB yakni sebanyak 2.300 hektare di dua lokasi di Pulau Lombok," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Ihya Ulumuddin, di Mataram, Kemarin.

     Ia mengatakan, sasaran Gernas Kakao 2010 itu yakni intensifikasi dan peremajaan/rehabilitasi kebun kakao yang sudah ada agar lebih produktif lagi.    

     Angarannya bersumber dari APBN sebesar Rp14 miliar namun hanya untuk belanja fisik dalam program Gernas Kakao itu, sehingga untuk belanja operasional diupayakan dari APBD NTB.

     Namun, Departemen Pertanian hanya mengalokasikan dana pengembangan kakao untuk dua kabupaten di wilayah NTB yakni Kabupaten Lombok Utara dengan target luas areal 1.800 hektare dan dan Lombok Timur seluas 500 hektare, sehingga totalnya mencapai 2.300 hektare.

     Meskipun, potensi areal tanaman kakao di wilayah NTB mencapai 16.732 hektare dan sejauh ini baru sekitar 6.000 hektare yang dimanfaatkan sehingga masih ada 10 ribu lebih hektare areal potensial kakao.

     Produksi kakao dari areal seluas 6.000 hektare itu baru mencapai 2.535 ton atau sekitar 550 kilogram per hektare.    

     "Tentu harapan kami, dengan adanya Gernas Kakao itu maka pengembangan komoditas unggulan daerah itu akan semakin ditingkatkan dan hasilnya akan dirasakan petani dan komponen masyarakat lainnya," ujar Ulumuddin.

     Seperti diketahui, program Gernas Percepatan Revitalisasi Kakao Nasional dicanangkan Departemen Pertanian untuk tahun 2009-2011, dan merupakan program lanjutan dari Gernas Kakao Nasional yang dicanangkan pada tahun 2007 yang mencakup sembilan provinsi.

     Kini, provinsi sasaran pengembangan kakao bertambah menjadi 15 provinsi, termasuk Provinsi NTB namun tidak mencakup semua daerah kabupaten.(*)