Legislator NTB menganggap Badan Pengelola Pariwisata Senggigi tak efektif

Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Naufar Furqony Farinduan menyatakan pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Senggigi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak akan efektif dan hanya membebani keuangan daerah.

"Tidak efektif. Sudah pasti akan membebani anggaran daerah," kata pria yang akrab disapa Farin tersebut di Lombok Barat, Selasa.

Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Senggigi memang menekankan pada titik tertentu.

Namun, kata Farin, akan menjadi beban bagi keuangan daerah dan dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tupoksinya juga sama untuk membangun pariwisata.

"Kalau bicara perangkat daerah mulai dari provinsi dan kabupaten, ada Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Tapi yang menjadi masalah adalah sinergitas," ucap Farin yang terpilih menjadi anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan Kabupaten Lombok Barat, dan Lombok Utara.

Farin yang pernah menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut mengatakan masalah utama yang harus dibenahi oleh kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten Lombok Barat adalah sinergitas antar OPD.

Sebab, sikap ego sektoral antar-OPD masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi jika ingin memajukan industri pariwisata, khususnya di kawasan wisata Senggigi.

Ia menambahkan jika infiltrasi dari seorang kepala daerah lemah, maka ego sektoral kepala OPD akan tinggi karena merasa tidak ditekan pimpinannya.

"Kenapa demikian, karena infiltrasi masuk kepada pemahaman kerja kepala dinas. Di situ kemudian kepala daerah mampu memanajemen superioritas, inprioritas dan ego sektoral dari setiap dinas," katanya.

Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid mengatakan, pihaknya akan membentuk Badan Pengelola Pariwisata Senggigi yang akan bertugas mengelola kawasan wisata tersebut bekerja sama dengan para pelaku usaha jasa pariwisata.

"Badan itu yang nanti bertanggung jawab jika ada permasalahan di Senggigi. Tapi ini masih dalam tahap perencanaan," kata Fauzan, setelah mengadakan pertemuan dengan para pelaku pariwisata di Senggigi, pada Sabtu (22/2).