Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan saat ini bukan waktu yang tepat untuk memberlakukan "lockdown" secara nasional dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Indonesia.
"Kalau seluruh Indonesia, saya pikir belum perlu karena akan menyentuh stabilitas ekonomi. Sekarang ini baru mengurangi aktivitas masyarakat yang berkumpul seperti di kantor, kampus, di ruang rapat dan sekolah," kata Jazilul Fawaid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan, apabila "lockdown" diumumkan menjadi darurat nasional maka semua kegiatan perekonomian akan terhenti dan dikhawatirkan akan memunculkan kepanikan baru.
Jazilul menilai pemerintah dan masyarakat belum siap dengan semua risiko yang akan muncul akibat diberlakukan "lockdown" terutama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan pusat perekonomian nasional dan pusat pemerintahan.
Politisi PKB itu mengusulkan apabila mau melakukan "lockdown" saat ini cukup di beberapa daerah kabupaten atau kota yang warganya positif COVID-19.
"Namun harus dengan perhitungan matang terhadap dampak yang akan ditimbulkan baik positif maupun negatif," ujarnya.
Dia menilai "lockdown" itu hanya di beberapa daerah yang dianggap menjadi pintu keluar dan masuk orang dengan penjagaan ketat serta diberikan fasilitas khusus mengecek kesehatannya.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengimbau masyarakat Indonesia dapat menciptakan ketenangan serta menjunjung tinggi rasa gotong royong serta kebersamaan.
"Apabila ada tetangga atau teman yang terkena gejala mirip COVID-19, jangan panik karena akan membuat kerugian. Dan yang perlu ditekankan bahwa virus tersebut bukan hanya di Indonesia saja," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah pusat belum mengarah ke kebijakan "lockdown" untuk mengatasi penyebaran COVID-19.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan tetap menyediakan transportasi publik dengan catatan meningkatkan kebersihan transportasi publik tersebut.
Berita Terkait
Ketua MPR Bamsoet ajak elemen bangsa hormati putusan MK
Senin, 22 April 2024 5:45
Perlindungan PMI secara menyeluruh harus segera direalisasikan
Selasa, 16 April 2024 16:53
Tap opportunities from Eid exodus: MPR to regions
Selasa, 16 April 2024 5:43
Daerah harus mampu manfaatkan momentum mudik lebaran
Senin, 15 April 2024 21:55
Indonesia butuh demokrasi gotong-royong
Jumat, 12 April 2024 6:05
Ramadhan dan Idul Fitri momen penguat ikatan sosial
Kamis, 11 April 2024 5:56
Wakil Ketua MPR minta pemudik patuhi aturan demi keselamatan perjalanan
Senin, 8 April 2024 17:34
Ahmad Basarah: Tak relevan mendikotonomikan nasionalisme-agama
Sabtu, 30 Maret 2024 14:19