Pemerintah Pusat membagikan 170 ribu APD

id COVID-19,APD,BNPB,Gugus Tugas Percepatan Penanganan,penanganan corona,virus corona,corona,covid-19,2019-ncov,novel coron

Pemerintah Pusat membagikan 170 ribu APD

Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Marsma Jorry S Koloay (kiri) didampingi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam konferensi pers di Gedung Graha BNPB di Jakarta, Rabu (25/3/2020) (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassad)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Marsma Jorry S Koloay dalam konferensi pers di Gedung Graha BNPB menyebutkan 170.000 Alat Pelindung Diri (APD) telah didistribusikan ke seluruh daerah di Indonesia untuk penanganan kasus COVID-19.

"Pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dengan cepat karena atas instruksi Panglima TNI dan arahan dari Pak Ketua Gugus Tugas," kata Marsma Jorry.

Jumlah APD tersebut didapatkan dalam waktu dua periode dengan rincian periode pertama sebanyak 100.000 APD dan periode kedua sebanyak 70.000 APD.

Jorry mengatakan pada periode pertama, pendistribusian bantuan dikhususkan ke daerah DKI Jakarta sebanyak 40.000 APD, lalu sisanya sebanyak 60.000 APD dibawa ke Gudang Logistik Gugus Tugas Penanganan COVID-19.

Sebanyak 51.000 APD didistribusikan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTT, dan NTB sehingga tersisa sebanyak 9.000 APD yang dibagikan ke daerah- daerah lainnya.

Untuk periode kedua, sebanyak 70.000 APD datang pada Rabu (25/3) dan langsung didistribusikan menggunakan pesawat milik TNI AU ke daerah- daerah di luar Pulau Jawa.

"Terhitung hari ini sudah kita distribusikan masing- masing 2.000 APD di luar Jawa dan Bali. Untuk Sorong 2.000, Jayapura 2.000, Merauke 1.000, Kalimantan Timur 2.000, Banjarmasin 2.000, Sumut 2.500, dan Kepulauan Riau 2.000 APD," Kata Jorry.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 Doni Monardo menambahkan masyarakat diharapkan memaklumi alasan DKI Jakarta menerima APD paling banyak.

"Kita memang memberikan prioritas untuk DKI Jakarta karena masyarakat yang terdampak jauh lebih banyak dibandingkan daerah lain. Walaupun daerah provinsi di luar Pulau Jawa baru menerima 2.000 APD tetapi kami tetap berusaha untuk menambah (bantuan APD) lagi," kata Doni.