Gubernur NTB minta bupati walikota menyalurkan jaring pengaman sosial

id Virus Corona,COVID-19,Jaring Pengaman Sosial,JPS ,NTB,Gubernur NTB,penanganan corona,virus corona,corona,covid-19,2019-n

Gubernur NTB minta bupati walikota menyalurkan jaring pengaman sosial

Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Zulkieflimansyah. ANTARA/Nur Imansyah

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah meminta bupati/wali kota di daerah itu untuk segera menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) sebagai dampak penyebaran virus Corona atau jenis baru COVID-19.

"Kita tidak boleh terlena pada penanganan Corona saja, dengan meminta masyarakat "stay at home". Namun kita abai terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat," kata Gubernur NTB saat memimpin rapat koordinasi tematik terkait penanganan dampak sosial ekonomi wabah COVID-19, melalui Implementasi Program JPS Gemilang, yakni penyaluran pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat via video conference bersama Danrem 162/Wirabhakti, Kapolda NTB, Kejati NTB dan seluruh Bupati/Wali Kota se-NTB, Selasa.

Dalam program penanganan dampak sosial ekonomi tersebut, Gubernur NTB menjelaskan bahwa selain program dari pusat dan pemerintah provinsi, juga kabupaten/kota diminta untuk berkontribusi. Karena itu perlu koordinasi dan kolaborasi yang intens demi menghindari tumpang tindih dan ketepatan sasaran program.

"Sebab akan ada JPS dari pemerintah pusat dan provinsi sehingga ketika program ini dieksekusi tidak ada tumpang tindih implementasi di kabupaten dan kota," ujar Bang Zul sapaan akrabnya.

"Program ini akan dieksekusi selama tiga bulan, sehingga masyarakat kita harapkan bisa berdamai dengan keadaan ini," sambungnya.

Sementara itu, terkait penambahan jumlah penerima PKH, berdasarkan usul dan saran bupati wali kota. Gubernur NTB siap memfasilitasi dan menyampaikan seluruh usulan tersebut kepada Menteri Sosial RI.

"Kepada para bupati dan wali kota, kami akan usahakan lewat Kepala Dinas Sosial NTB dan lain-lain untuk tambahan PKH-nya segera disampaikan kepada kami, untuk kami sampaikan kepada Menteri Sosial," ucapnya.

Gubernur juga memastikan supaya tidak ada duplikasi bantuan yang akan disalurkan antara Pemprov NTB dengan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, secara khusus gubernur meminta kepada bupati dan wali kota agar paket-paket JPS yang diluncurkan oleh pemerintah kabupaten/kota juga sebisa mungkin menggunakan produksi dari IKM dan UKM sendiri.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, H Ridwan Syah, menjelaskan bahwa Pemprov NTB telah menyusun rencana penyaluran JPS Gemilang, yang akan mulai disalurkan tanggal 16 April 2020. Untuk program JPS Gemilang yang disiapkan selama 3 bulan kedepan, akan menyasar pada masyarakat miskin sebanyak 73.000 KK serta sektor informal yang terdampak sebanyak 32.000 KK.

"Paket yang akan disalurkan terdiri dari paket sembako serta paket masker dan suplemen yang akan diisi dari produk-produk IKM dan UKM lokal," jelasnya.

Sedangkan untuk JPS dari pemerintah pusat di NTB akan menyasar pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 329.883 KK, bantuan paket sembako sebanyak 540.363 KK serta pembebasan dan keringanan listrik untuk 868.537 KK.

Merespon program JPS Gemilang tersebut, para bupati/walikota pun menyatakan dukungan sepenuhnya. Bahkan masing-masing kabupaten dan kota, juga telah menyiapkan program serupa.

Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi, yang telah menyiapkan Rp20 miliar untuk kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, beserta program-program penanganan lainnya.
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar