Mataram (ANTARA) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, menyatakan siap mengawal anggaran penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk masyarakat.
"Mulai dari pengalihannya, penyaluran sampai pada penggunaannya akan kita kawal, itu semua harus tepat sasaran," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gedw Ekawana Putra di Mataram, Rabu.
Proses pengawalannya, jelas Ekawana, akan dilaksanakan bersama aparatur penegak hukum dari kejaksaan dan juga internal pemerintahan, yakni inspektorat.
"Jadi bila mana ada ditemukan dugaan penyimpangannya, akan diselesaikan lebih dulu di tingkat APIP (inspektorat)," ujar dia.
Karenanya, Polda NTB dalam tugas baru ini akan lebih mengedepankan upaya pencegahan pelanggaran hukum dengan harapan setiap persoalan dapat selesai di internal pemerintahan.
Begitu juga dengan langkah kebijakan pemerintah dalam pengalihan anggaran penanganan COVID-19 yang kabarnya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).
Jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan syarat administrasinya, maka hal tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diselesaikan tanpa melalui proses hukum.
"Kalau itu kesalahan administrasi, tidak apa-apa. Yang penting jangan niat melanggar hukum. Jangan sampai ada perbuatan melawan hukumnya. Kalau itu kita yang tangani nanti," ujar dia.
Lebih lanjut, peran kepolisian dalam hal ini akan meliputi pengawasan anggaran penanganan COVID-19 dan penggunaan anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga miskin terdampak.
Dalam hal ini, pihaknya dikatakan telah mengajukan kepada pemerintah agar informasi terkait pencairannya dapat dilakukan secara transparan.
"Kalau perlu di desa-desa itu, nama-nama yang mendapatkan bantuan JPS ktu dipampang. Agar semua bisa mengawasi bisa saling mengoreksi," ucapnya.
Polda NTB siap mengawal anggaran penanganan COVID-19
Gedung Ditreskrimsus Polda NTB. (ANTARA/Dhimas B.P.)
