Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menyerap produk buatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk meningkatkan sumber daya ekonomi desa melalui kegiatan distribusi barang dan jasa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) NTB, H Ashari, mengatakan stok pangan dan kebutuhan bahan pokok kemasan mulai dititikberatkan produksinya di desa-desa. Kebijakan ini untuk mendesentralisasikan pertumbuhan ekonomi dan memberdayakan usaha masyarakat di pedesaan.
"Pak Gubernur sudah mencanangkan program Trade Distribution Centre (TDC) atau pusat distribusi produk usaha desa memanfaatkan BUMDES tadi. TDC berfungsi sebagai wadah atau badan usaha yang menyerap produk pangan olahan dan kemasan dari desa. TDC akan ada setiap Bumdes," ujarnya di Mataram, Sabtu.
TDC adalah badan usaha anak perusahaan GNE. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa ekspedisi barang yang kini menjadi mitra kerja JPS NTB Gemilang.
Ashari mengaku setuju dengan ide agar pemerintah menyerap gabah petani lalu mengemasnya menjadi beras serta didistribusikan melalui program JPS Gemilang. Menurutnya, peningkatan nilai tambah dari gabah menjadi beras menjadi satu dari banyak usaha nilai tambah yang ditangani TDC bersama Bumdes.
Bumdes memberdayakan usaha industri kecil di desa lalu TDC menyerap serta memasarkannya. Mekanisme ini yang sedang digagas serta di jembatani Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pemdes.
"Dengan adanya TDC ini kita harap semua kebutuhan masyarakat di desa bisa terpenuhi tanpa harus mengekspor dari luar. Bahkan sebaliknya, Bumdes bisa mengekspor produk lokal desa mereka keluar daerah bahkan antar provinsi dan negara," terangnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah baru baru ini meresmikan TDC untuk Bumdes, Desa Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat. Menurut Gubernur, TDC bisa berfungsi menjadi gerai penjualan produk lokal di desa. Melalui program tadi, Bumdes bisa memenuhi seluruh kebutuhan pangan olahan serta kemasan produk usaha kecil di desa.
"Untuk membangun desa, maka geliatkan ekonominya. Ekonomi desa bisa bergerak kalau Bumdesnya bisa digerakkan," katanya.
Berita Terkait
Car free night Lombok Tengah kembali digelar
Selasa, 23 April 2024 12:59
Penyidik kantongi hasil audit kerugian korupsi proyek TWA
Selasa, 23 April 2024 12:35
Pemprov NTB mendukung revisi HPP jagung jadi Rp5.000
Selasa, 23 April 2024 4:34
Pemkab Bima mengoptimalkan PAD dari usaha tambak
Selasa, 23 April 2024 4:29
Pemerintah apresiasi pemanfaatan biomassa Co-firing PLTU Sumbawa
Selasa, 23 April 2024 4:27
Satpol PP tertibkan lapak PKL di Lombok Tengah pasca-Lebaran 2024
Senin, 22 April 2024 18:27
PPP belum putuskan bakal calon kepala daerah di Pilkada NTB 2024
Senin, 22 April 2024 16:21
BNN NTB lakukan tes urine Pj Bupati Lombok Timur
Senin, 22 April 2024 15:40