Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah di Mataram, Kamis, menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka pengawasan penggunaan penggunaan dana untuk COVID-19 di provinsi itu.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP NTB yang baru Dessy Adin oleh Gubernur NTB dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Pelantikan didasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Nomor KEP-166/K/SU/2020 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP.
Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan kerja sama dilakukan sebagai langkah pemerintah untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggaran untuk COVID-19 di wilayah NTB, sehingga penggunaan dana dapat efektif dan efisien sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan.
"Kerja sama ini juga sebagai langkah antisipatif pemerintah provinsi untuk mengurangi risiko kesalahan penggunaan anggaran," ujarnya.
Sementara terkait pelantikan Kepala BPKP NTB yang baru, Gubernur menyampaikan selamat dan berharap Dessy Adin mampu mengemban tugas dan amanah yang baru.
"Selamat atas pelantikannya, semoga mampu mengemban tugas dan amanah yang baru dengan sebaik-baiknya," pesan Gubernur yang turut didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB H Lalu Gita Ariadi.
Kepala BPKP NTB Dessy Adin, sebelumnya menjabat Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat di Padang.
Gubernur Zulkieflimansyah optimistis Kepala Perwakilan BPKP yang baru dapat meningkatkan kinerja BPKP lebih baik, khususnya dalam masa pendemi COVID-19.
"Kami optimistis kinerja BPKP akan lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat NTB," katanya.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKP Semester II Tahun 2019 oleh Kepala Perwakilan BPKP NTB yang baru kepada Gubernur NTB. Turut menyaksikan secara daring kesempatan tersebut, Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh dan Pejabat lama BPKP NTB Agus Puruhita Arga Purnomo Widodo.
Berita Terkait
Kemenkes sebut ada 841 orang sembuh COVID-19
Rabu, 26 April 2023 7:57
Varian baru virus corona Arcturus muncul Rusia
Rabu, 19 April 2023 12:48
Vaksin booster tetap menjadi syarat penerbangan di Bandara Lombok
Selasa, 3 Januari 2023 16:52
Menko PMK ingatkan pentingnya prokes saat pergantian tahun
Selasa, 27 Desember 2022 20:13
68,24 juta penduduk Indonesia sudah vaksin dosis ketiga
Sabtu, 24 Desember 2022 19:44
Tren kasus COVID-19 membaik dalam tiga pekan terakhir
Rabu, 21 Desember 2022 20:40
Stok vaksin COVID-19 di Babel 5.381 dosis
Minggu, 18 Desember 2022 13:55
Jubir Reisa imbau lansia periksa E-ticket booster kedua
Senin, 12 Desember 2022 20:24