Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan tahun 2019, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat.
Penyerahan LHP tersebut dilakukan melalui video conference Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB Hery Purwanto, bersama Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh didampingi sejumlah pejabat terkait serta Ketua DPRD Kota Mataram di aula pendopo Wali Kota Mataram, di Mataram, Rabu.
Kepala BPK Perwakilan NTB Hery Purwanto dalam kesempatan itu mengatakan, pemeriksaan keuangan tahun ini meyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang tengah melanda NTB.
Dengan kondisi tersebut kegiatan pemeriksaan LHP keuangan tahun 2019 yang dilaksanakan mulai bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020, dilakukan secara "online".
"Cek fisik dengan ketentuan terentu, dokumentasi dan dengan alternatif lain dengan tetap memperhatikan standar pencegahan COVID-19," katanya.
Dengan diraihnya predikat WTP tahun 2019, Pemerintah Kota Mataram berhasil mendapatkan WTP sebanyak 5 kali berturut, yakni LHP keuangan tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2019. Selain Kota Mataram, predikat WTP juga diraih Kabupaten Lombok Barat.
Menanggapi keberhasilan Kota Mataram kembali meraih WTP, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh merasa Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat mendapat kejutan di tengah pandemi.
"Keberhasilan ini membutuhkan perjuangan yang cukup panjang, sejak tahun 2006-2014, kita cuma dapat wajar dengan pengecualian. Tapi, sejak tahun 2014-sekarang mendapat WTP," ujarnya.
Atas keberhasilan itu, Ahyar selaku kepala daerah akan menjadikan prestasi ini sebagai tekad yang akan dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya untuk meningkatkan pembangunan di Kota Mataram.
Berita Terkait
Bawaslu meminta jajaran siapkan LHP pemilu hadapi PHPU di MK
Selasa, 19 Maret 2024 5:31
BPK minta Bank NTB Syariah pulihkan kerugian 13 proyek gedung
Rabu, 31 Januari 2024 16:41
Inspektorat Situbondo Jatim menyerahkan dokumen dana desa ke kejaksaan
Jumat, 5 Januari 2024 5:20
Sambo bicara soal setoran hasil tambang ilegal di Kaltim
Selasa, 29 November 2022 14:59
Jaksa kantongi kerugian kasus tunggakan pajak parkir RSUD Mataram
Jumat, 10 Juni 2022 15:37
Jaksa memeriksa 20 saksi kasus pembangunan panggung peresean
Kamis, 8 Oktober 2020 23:22
Polda NTB menerima laporan dugaan penyimpangan bansos di Lombok Utara
Rabu, 30 September 2020 12:02
Kasus dugaan korupsi proyek panggung peresean naik penyidikan
Rabu, 23 September 2020 16:12