Mataram (ANTARA) - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dr HL Herman Mahaputra, menyatakan alat pelindung diri (APD) yang digunakan tenaga kesehatan di RSUD Kota Mataram sudah sesuai standar.
"Setiap APD yang masuk, terlebih dahulu kita seleksi sebelum digunakan," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Pernyataan itu dikemukakannya menyikapi 39 tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar COVID-19, padahal dalam melaksanakan tugas mereka menggunakan APD lengkap dan standar.
Bahkan, kata dr Herman Mahaputra atau biasa disapa dr Jack ini, pihaknya memiliki tim khusus yang melakukan seleksi untuk setiap APD yang masuk, dikomandoi oleh Dokter Patologi Klinik.
"Jadi kita tidak main-main memberikan APD kepada nakes," katanya.
Menurutnya, 39 nakes yang terpapar COVID-19 dan saat ini 50 persen diantaranya sudah sembuh itu, terpapar bisa karena faktor internal dan eksternal sebab selain bekerja di RS, mobilisasi nakes di luar juga tidak diketahui.
"Tapi yang terpenting, nakes kita yang terpapar saat ini dalam kondisi baik dan 50 persennya sudah sembuh," katanya.
Dikatakan, dengan terpaparnya puluhan nakes tersebut tidak mempengaruhi pelayanan yang ada di RSUD Mataram, semua dapat tertangani. Baik itu pasien reguler maupun COVID-19.
"Penambahan tenaga medis memang ada, tapi itu kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kita memiliki backup tenaga yang banyak," katanya.*
Berita Terkait
CKPN sebut Cadangan kerugian perbankan per Februari bisa tutup kredit macet
Rabu, 3 April 2024 6:26
OJK mengumumkan restrukturisasi kredit COVID-19 berakhir
Minggu, 31 Maret 2024 19:39
Stimulus restrukturisasi kredit COVID-19 capai Rp830,2 triliun
Minggu, 31 Maret 2024 19:30
OJK akhiri restrukturisasi kredit
Minggu, 31 Maret 2024 18:47
Mantan Presiden Jair Bolsonaro dituduh palsukan data vaksinasi COVID
Rabu, 20 Maret 2024 8:04
COVID-19 pandemic provideslesson to anticipate unknown viruses
Senin, 4 Maret 2024 5:40
Calon jamaah haji Mataram disiapkan vaksin COVID-19
Jumat, 1 Maret 2024 14:21
Polresta Mataram serahkan data audit kasus korupsi masker COVID-19 ke BPKP
Senin, 26 Februari 2024 16:31