Sekda Lombok Utara buka aksi percepatan penurunan stunting terintergrasi 2021

Mataram (ANTARA) - Membangun gerakan kolektif menurunkan angka stunting di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah menggelar rembuk stunting terintegrasi bersama berbagai pihak. Aksi percepatan penurunan angka stunting itu dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU), H Suardi, Senin (29/6).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, Nasrudin, Kepala OPD, camat, Ketua AKAD, para kepala desa, dan para NGO.

Dalam kesempatan itu, H Suardi mengatakan, angka stunting di daerahnya sempat mengalami penurunan pada 2019, namun kembali naik pada 2020. Meskipun demikian, Pemkab Lombok Utara berkomitmen bisa menurunkan 2 persen setiap tahun.

"Komitmen ini menjadi komitmen bersama yang dicantumkan di RPJMD. Saya ajak semua pihak untuk menjadikannya kewajiban bersama guna mewujudkan target penurunan angka stunting di KLU," ungkapnya.

Menurutnya, Lombok Utara dengan berbagai persoalan seperti pandemi saat ini, di mana rembuk stunting sedianya diadakan ajwal tahun tetapi dimundurkan ke pertengahan tahun.

"Patut kita syukuri bersama, sekarang daerah kita sudah nol kasus positif Covid-19. Saya harap bisa terus mempertahankannya hingga keadaan bisa kembali normal seperti biasanya," ujar Sekda.

Persoalan yang dihadapi selama ini di KLU, adalah kurang fokus menangani keadaan. Sekda lantas mengajak semua pihak untuk meningkatkan koordinasi dan saling melengkapi satu sama lainnya untuk kebaikan bersama.

"Terima kasih atas dukungan semua pihak dalam ikhtiar bersama menurunkan angka stunting di Lombok Utara," ucapnya pula.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD KLU Nasrudin menyampaikan, stunting memang menjadi konflik yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, angka pertumbuhan ekonomi hal lain yang juga mempengaruhi angka stunting.

Politisi Partai Gerindra itu berharap ke depan perlu terjalin kerja sama yang sinergis antara pemerintah daerah melalui OPD untuk ikut terlibat secara langsung dalam penurunan angka stunting di KLU.

"Prosesnya kita mulai dari mana, apakah dari diri kita sendiri atau rumah tangga yang memiliki keluarga hamil. Dampak stunting ini sendiri berpengaruh pada sektor ekonomi. Artinya jika angka stunting semakin tinggi, tentu perekonomian kita akan semakin menurun. Meski pascagempa tetap tidak menghilangkan spirit kita menurunkan angka stunting," jelasnya.

Menurut dia, peran semua pihak untuk saling mengintervensi satu sama lain agar bersama-sama menurunkan angka stunting.

"Pada dasarnya, kami di DPRD mendukung sepenuhnya untuk bersama-sama berupaya menurunkan angka stunting ini," kata Anggota DPRD KLU Dapil 3 tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan KLU dr H Lalu Bahrudin mengungkapkan, upaya menurunkan angka stunting bisa tercapai sesuai dengan target dan cakupan tapi tentu melalui aksi mulai dari rembuk stunting.

"Tahun 2019 Lombok Utara memiliki 10 lokus desa stunting. Di tahun 2020 ini bertambah 6 desa. Jadi, 16 lokus desa stunting yang harus kita selesaikan persoalannya. Semoga saja dengan beberapa program aksi yang dilakukan pemerintah daerah bisa menurunkan angka lokus yang ada di KLU," kata dr Bahrudin.

Menurut dia, penyelesaian persoalan stunting bisa terwujud tergantung pada capaian kinerja semua pemangku di KLU. Ia mengajak semua stakeholder bersama-sama memahami stunting, mulai dari makna stunting berikut penyebab sehingga orang bisa kena stunting.

Tujuan rembuk stunting, lanjut Baharudin, menganalisa situasi, menyepakati rancangan kegiatan, dan deklarasi komitmen pemerintah daerah.

"Kita mesti bisa memperkuat kerja sama kita dalam mengurangi angka stunting. Tentunya juga dengan sinergi semua pihak. Stunting ini memerlukan suatu langkah penting yang akan dilakukan pemerintah kabupaten berupa rancana kegiatan untuk pencegahan dan penurunan stunting," ujarnya.