Mataram (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD memuji langkah Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah dalam memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
"Apa yang dilakukan Gubernur NTB sudah menunjukan cara yang sebenarnya mengatasi pandemi COVID-19 dan bersamaan dengan penanganan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya," kata Mahfud MD saat kunjungan kerja di Kota Mataram, NTB, Selasa.
Ia menyatakan Provinsi NTB telah mendahuluinya sebelum Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 Tahun 2020 tentang pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi ditetapkan oleh Presiden.
"Dengan satu keyakinan bahwa pandemi COVID-19 tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi tapi justru menjadi 'blessing in disguise' atau berkah yang terselubung," ujarnya.
Mantan Ketua MK itu menilai kebijakan Pemprov NTB menghidupkan ekonomi masyarakat dari bawah sudah sangat tepat. NTB menjadi daerah pertama di Indonesia yang menggunakan produk-produk lokal sebagai item bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 sehingga mampu menggairahkan roda perekonomian masyarakat, terutama bagi UKM-UKM dan kelompok-kelompok usaha lokal di seluruh pelosok NTB.
Ia menyebut, kalau dulunya rakyat selalu tidak bisa menghidupkan ekonominya sendiri, karena dihambat oleh para konglomerat dengan kekuatan-kekuatan modal yang besar. Maka sekarang dihidupkan ekonomi masyarakat dari bawah dengan anggaran yang tersedia.
"Nah, seperti itu sebenarnya semangat kita yang baru. Pandemi COVID-19 ini harus dilawan dan ekonomi harus tumbuh. Kalau bisa kita jadikan COVID-19 sebagai berkah untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat dan daerah," tegas Mahfud MD.
Pemprov NTB melalui program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, selain bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terdampak COVID-19, juga untuk menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat, agar IKM/UKM lokal tetap berproduksi. Bahkan Presiden Joko Widodo menilai Provinsi NTB layak dijadikan sebagai daerah rujukan bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk memulihkan ekonomi dengan memanfaatkan produk-produk lokal di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
Mahfud MD juga meminta kepada masyarakat bahwa pandemi COVID-19 dapat diterima sebagai kenyataan yang tidak terhindarkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Pada waktu yang bersamaan pemerintah juga memiliki tekad kuat untuk menyesuaikan diri dengan cara ekonomi harus bergerak meski dibalik fakta COVID-19 masih sedang mewabah.
"COVID-19 ada bersama kita dan sedang membayang-bayangi kehidupan kita. Disisi lain, ekonomi harus dipulihkan, jangan sampai lumpuh hanya karena pandemi COVID-19," katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui apa yang dilakukan NTB yang mampu memadukan kesehatan dan ekonomi di tengah COVID-19. Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden yang membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi.
Menurut Tito, terdapat dua isu yang menjadi atensi pemerintah yaitu isu penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Di mana pandemi COVID-19 ini awalnya menyisakan krisis kesehatan yang kemudian menelan korban yang banyak. Kemudian dalam perjalanan lebih lanjut, ada efek domino dari krisis kesehatan menjadi masalah krisis ekonomi dan keuangan bahkan krisis sosial.
"Melihat krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini tidak bisa dipisahkan. Bukan hanya menyelamatkan salah satu bidang saja tapi semua sektor harus diselamatkan," jelas mantan Kapolri itu.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa salah satu faktor dibentuknya komite penanganan COVID-19 dan pemuliham ekonomi adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang terdampak. Salah satu programnya komite diantaranya, ada paket stimulus yang dilakukan oleh pemerintah yang jumlahnya cukup besar sampai ratusan triliun. Paket stimulus ini untuk menghidupkan ekonomi baik yang skala besar, menengah maupun skala kecil. Paket stimulus ini ada dalam bentuk insentif kebijakan maupun dalam bentuk bantuan tunai.
"Selama ini juga banyak stimulus ekonomi dilakukan tapi ini kan dijadikan satu paket dengan penanganan kesehatan sehingga dua-duanya berjalan paralel," katanya.
Berita Terkait
Pemkab Lombok Tengah siapkan program perluasan indeks pertanaman di 2024
Kamis, 25 April 2024 12:36
Pemkab Lombok Utara mengevaluasi program e-Lapor
Kamis, 25 April 2024 1:40
KPU NTB merekrut ulang anggota PPS dan PPK untuk Pilkada 2024
Rabu, 24 April 2024 19:59
Syarat calon perseorangan Pilkada NTB minimal 333.055 dukungan
Rabu, 24 April 2024 19:57
Pengadilan Mataram gelar sidang pencemaran nama baik mantan Gubernur NTB
Rabu, 24 April 2024 16:44
Pj Gubernur NTB ingatkan deretan tugas penting Pj Bupati Lombok Barat
Rabu, 24 April 2024 13:14
Implemenatasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak di NTB dievaluasi
Rabu, 24 April 2024 13:02
Jambore desa wisata 2024 digelar di Lombok Tengah pada 27-28 April 2024
Rabu, 24 April 2024 12:58