KPU NTB menyiapkan aturan kampanye dengan protokol pencegahan COVID-19

id pilkada serentak,aturan kampanye,protokol covid-19,kpu ntb

KPU NTB menyiapkan aturan kampanye dengan protokol pencegahan COVID-19

Ketua KPU NTB Suhardi Soud ketika ditemui di Kantor KPU NTB, Mataram, Senin (10/8/2020). (ANTARA/Dhimas B.P.)

Mataram (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang menyiapkan aturan pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak 2020 dengan protokol pencegahan penularan COVID-19.

"Nantinya kalau pun harus melibatkan orang banyak atau massa, harus diatur kapasitas ruangan dan jaga jaraknya. Jadi protokol COVID-19 harus tetap dijalankan," kata Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud di Mataram, Senin.

Namun Suhardi melihat pelaksanaan kampanye akbar di tengah pandemi COVID-19 kemungkinan akan ditiadakan, melainkan para pasangan calon (paslon) nantinya diminta untuk melaksanakan kampanye melalui sarana media sosial.

"Mungkin semangatnya (kampanye), kemungkinan akan dihilangkan, kampanye akbar itu kan tidak protokol COVID-19, jadi paslon didorong untuk lebih memanfaatkan media sosial. Jadi itu sedang dirumuskan KPU," ujarnya.

Begitu juga saat pemungutan suara pada 9 Desember 2020, teknis protokol pencegahan penularan COVID-19 masih dalam pembahasan KPU.

"Yang pasti dengan angka 6.087 TPS, kami berharap agar semuanya bisa dipakai. Karena yang kami khawatirkan itu adalah kami (KPU) punya kewajiban untuk melaksanakan protokol COVID-19 dalam pemungutan suara," ucapnya.

Karena itu, ada penambahan anggaran dalam pelaksanaannya dengan protokol pencegahan penularan COVID-19. Nominal penambahannya dikatakan mencapai Rp16 miliar dari anggaran awal Rp147 miliar.

Pesta demokrasi tahun ini memang tampak berbeda. Perayaan di tengah pandemi COVID-19 menjadi tantangan baru bagi pemerintah maupun masyarakat.

Untuk Pilkada Serentak 2020 di NTB, ada tujuh kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan kontestasi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah lima tahun mendatang.

Progres persiapannya sudah masuk dalam tahap pematangan peraturan yang dikaitkan dengan protokol pencegahan penularan COVID-19.

Berharap tak ingin kecolongan munculnya kluster baru, KPU dan bawaslu sebagai penyelenggara terus menggelar koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait maupun pengamanan dari TNI dan Polri.
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar