Dompu, NTB, 4/11 (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dr H Faruq Muhammad menilai konflik komunal yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akibat perilaku elite pemerintahan dan politik kurang dewasa.
"Sebenarnya jika elit pemerintahan dan politik mampu menyikapinya secara arif, konflik komunal itu bisa dihindari," katanya di Dompu, Kamis.
Ia mengatakan, keteladanan figur elit politik dan pemerintah sebenarnya dapat meredam isu politik yang bisa mmiu konflik komunal.
Selain itu, kata dia, pembagian kue pembangunan untuk kemajuan ekonomi masyarakat oleh pemerintah daerah juga dapat dijadikan salah satu upaya meredam konflik.
Faruq yang mantan Kapolda NTB mengunjungi lokasi rencana pembangunan dam Raba Baka di kompleks di dam Tanju, Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
Dia mengatakan, karena terlalu seringnya terjadi konflik komunal di NTB, khususnya di Bima, menjadikan NTB berlabel daerah konflik.
"Sering ketika saya sedang berkenalan dengan seseorang dan tahu saya dari NTB, mereka sudah tahu. Mereka selalu bilang, dari NTB ya, tadi muncul di TV perang kampung ditayangkan," katanya.
Faruq meminta masyarakat dan elite politik untuk mengubah paradigma baru label konflik itu.
Akhir-akhir ini, konflik komunal yang berujung pada aksi anarkisme warga, dipicu oleh persoalan politik. Sikap kurang dewasa dengan tidak menerima kekalahan dalam pertarungan politik, sebagai sumber konflik di NTB terjadi.
"Kalau dari awal saat mendaftar sebagai kepala daerah sudah dibekali dengan siap kalah dan siap menang, maka konflik itu bisa diredam. Dan lebih bagus lagi, pendukungnya juga diberi pengertian yang baik, bukan malah diprovokasi," katanya.
Dia mengatakan, sering terjadinya konflik di suatu daerah mengancam kehidupan warga setempat. Investassi yang seharusnya menyejahterakan rakyat menjadi terhambat.
Investor, kata mantan Gubernur PTIK ini, akan berpikir dua kali untuk berinvestasi jika suatu daerah sering terjadi konflik.(*)