Legislator mendorong Pemprov kucurkan anggaran promosi MotoGP Mandalika

Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Misbach Mulyadi meminta pemerintah provinsi mengucurkan anggaran untuk mempromosikan event MotoGP Mandalika 2021.

"Sebagai tuan rumah, Pemda mestinya menganggarkan dana promosi untuk MotoGP Mandalika. Ini penting, karena kalau tidak saya khawatir Pemda tidak bisa menyambut dengan baik," ujarnya di Mataram, Selasa.

Misbach mengakui meski ajang MotoGP di sirkuit Mandalika baru dilaksanakan 2021, namun sejauh ini dirinya belum melihat ada usulan dari Pemerintah Provinsi NTB kepada DPRD untuk mengajukan anggaran promosi MotoGP Mandalika dalam postur APBD 2021.

"Memang event itu masih satu tahun lagi dilaksanakan, tetapi satu tahun itu bukan waktu yang sangat lama. Semestinya ini sudah harus dipikirkan, karena kita tidak mungkin menunggu hanya dari pemerintah pusat," katanya.

Terkait  berapa dana yang harus disiapkan pemerintah untuk mempromosikan event MotoGP Mandalika, menurut dia, untuk sekelas MotoGP dibutuhkan Rp20 miliar.

"Saya kira uang Rp20 miliar itu harga yang pantas sebagai tuan rumah. Kalau dirasa kurang bisa sharing dengan kabupaten kota. Tetapi terlepas dari adanya simpang siurnya ketidakpastian jadwal MotoGP Mandalika dan pandemi COVID-19, seyogyanya promosi sudah harus dilakukan dari sekarang," ucap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB itu.

Selain anggaran promosi, Misbach menyampaikan bahwa yang tidak kalah penting harus disiapkan pemerintah daerah adalah ketersediaan kamar hotel bagi wisatawan yang datang saat ajang tersebut digelar. Sebab, jumlah kamar hotel yang ada saat ini belum bisa menampung wisatawan yang nantinya datang. Salah satunya dengan mendorong pembangunan pondok wisata (home stay) dengan melibatkan masyarakat sekitar lokasi.

"Kita melihat saat ini ketersediaan kamar hotel sangat kurang, tidak cukup menampung jumlah wisatawan yang datang. Tetapi kalau home stay ada paling tidak bisa membantu mengatasi ketersediaan kamar," jelasnya.

Dia mengatakan pemerintah pusat sudah mengucurkan anggaran untuk membiayai pembangunan home stay di desa-desa lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Meski begitu, pemerintah daerah juga harus ikut mengambil peran tersebut sehingga tidak hanya pemerintah pusat.

"Kami di Komisi II DPRD sudah mengusulkan itu kepada provinsi agar di APBD 2021 itu harus dianggarkan. Karena tidak selamanya kita harus menunggu bantuan dari pemerintah pusat terus," katanya.