Mataram (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, menyelidiki adanya dugaan korupsi pada proyek pengadaan benih padi hinbrida di tahun 2019.
Kepala Kejari Sumbawa Iwan Setiawan yang dikonfirmasi di Mataram, Senin, membenarkan bahwa pihaknya kini sedang menangani dugaan tersebut dalam tahap penyelidikan.
"Iya, masih 'puldata' (pengumpulan data) dan 'pulbaket' (pengumpulan bahan keterangan)," kata Iwan.
Kasus ini mulai naik penyelidikan September 2020 lalu. Pengusutan, kata dia, dilaksanakan Kejari Sumbawa berdasarkan laporan masyarakat.
Dalam prosesnya, sejumlah pihak dikatakan Iwan sudah dimintai keterangan. Termasuk Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa.
Menurut informasi yang dihimpun dari LPSE Provinsi NTB, proyek pengadaan benih padi hinbrida di Kabupaten Sumbawa tahun 2019 dianggarkan melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI.
Pagu anggarannya Rp49 miliar yang bersumber dari APBN 2019. Pengadaan di Kabupaten Sumbawa disusun dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp3,8 miliar.
Metode pengadaan-nya dilaksanakan dengan penunjukan langsung perusahaan berinisial CM yang berkantor di Kota Mataram. Perusahaan tersebut mengajukan harga penawaran Rp3,797 miliar.
Pengadaan kemudian dikerjakan pada November 2019. Bantuan benih ini disalurkan dengan ketentuan teknis 25 kilogram benih untuk areal tanam seluas 1 hektare.
Sebelumnya rekanan ini juga diketahui mendapat penunjukan langsung pada proyek yang sama. Proyek tanpa melalui tender dibuat pada Juli 2019 dengan nama bantuan benih padi hinbrida lahan kering di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.
Pengadaannya melalui Dinas Pertanian dan perkebunan Provinsi NTB dengan anggaran dari APBN 2019. Nilai pagu paket-nya Rp4,9 miliar. Kemudian disusun HPS Rp4,887 miliar. Perusahaan tersebut mendapat penunjukan langsung dengan harga penawaran Rp4,875 miliar.
Kejari Sumbawa menyelidiki dugaan korupsi proyek benih padi hibrida 2019
Kepala Kejari Sumbawa Iwan Setiawan. (ANTARA/Dhimas B.P.)
