PNS HARUS JADI PIONIR WUJUDKAN DIVERSIFIKASI PANGAN

id



          Mataram,  (ANTARA) - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat H. M. Nur mengatakan pegawai negeri sipil harus mampu menjadi pionir dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui program diversifikasi pangan.

         "Pegawai negeri sipil (PNS)  harus menjadi pionir dengan  mengkonsumsi pangan nonberas," katanya sebelum membuka rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram (8/1).

         Acara  tersebut diikuti oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB Hj. Husnanidiaty Nurdin, Kepala Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Dwi Praptomo, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, H. Moh. Rusdi dan Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik NTB, Djibran A.M. Asran,
    Menurut dia, diversifikasi pangan mutlak dilakukan pada kondisi seperti sekarang ini, di mana lahan pertanian basah yang biasa ditanami padi sudah semakin menyempit, akibat pesatnya alih fungsi lahan, seperti untuk pembangunan gedung perkantoran dan perumahan.

         Selain itu, katanya, konsumsi beras dalam jumlah besar juga tidak baik dari sisi kesehatan, jika dibandingkan dengan pangan lain seperti umbi-umbian dan jagung.

         "Saya berikan gambaran tentang hasil diskusi mengenai sebuah negara pengkonsumsi beras terbesar, sebanyak 60 persen penduduknya sudah tidak produktif karena menderita diabetes. Artinya, jika usia harapan hidup sampai 60 tahun, maka 20 tahunnya tidak produktif karena diabetes," ujarnya.

         Untuk menggerakkan agar masyarakat mau mengkonsumsi beras dalam jumlah ideal, menurut dia, harus dipastikan beberapa target yang ingin dicapai seperti berapa produksi beras dan bagaimana pola konsumsi pangan masyarakat.

         Pola konsumsi pangan masyarakat harus didorong oleh upaya dari berbagai pihak agar masyarakat mau melakukan diversifikasi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan sekaligus sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat.

         "Kalau dua-duanya bertemu saya pikir kita bisa menciptakan generasi yang sehat, meskipun tidak harus selalu mengkonsumsi beras," ujarnya.

         Nur berharap kepada seluruh lembaga terkait yang hadir dalam rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan NTB tetap memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan program penganekaragaman konsumsi pangan khususnya di NTB.(*)