Asita meminta pemerintah segera lobi Arab Saudi soal larangan Umrah

Provinsi Riau (ANTARA) - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) meminta pemerintah atau Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi segera melobi Pemerintah Arab Saudi agar pelarangan masuk ke negara itu tidak berlaku terkait ibadah Umrah.

"Ada 20 negara yang dilarang untuk umrah, namun mengapa justru negara asal COVID-19 yaitu Tiongkok malah penduduknya tidak dilarang untuk datang menyelenggarakan umrah ke Arab saudi, ini sepertinya tidak adil, " kata Wakil Ketua DPP Asita Bidang Kelembagaan dan Pemerintah, Dede Firmansyah di Pekanbaru, Minggu.

Permintaan tersebut disampaikannya terkait perjalanan umrah yang dilaksanakan Indonesia baru berjalan tiga bulan terakhir, namun kini justru pada Februari 2021 jamaah umrah asal Indonesia justru dihentikan untuk melaksanakan ibadah tersebut.

Dia mengatakan soal pelarangan masuk ke Arab Saudi tersebut mengapa justru negara China malah tidak dimasukkan ke dalam daftar negara yang dilarang, padahal tidak ada jaminan jika Tiongkok sudah bebas dari virus COVID-19.

Selain itu, katanya lagi, Pemerintah Arab Saudi juga perlu menjelaskan atau memberikan alasannya mengapa 20 negara tertentu dilarang masuk untuk menyelenggarakan ibadah umrah itu.

"Pemerintahan Arab Saudi seharusnya menyadari peran besar dari masyarakat Indonesia yang selama ini berkunjung ke Arab untuk menjalankan ibadah haji dan umrah.
Berdasarkan data pada 2017, jumlah jemaah umrah asal Indonesia yang berangkat ke tanah suci itu mencapai 750.000 orang, sedangkan jemaah haji setiap tahunnya mencapai 200.000 orang," katanya.

Di samping itu, masyarakat Indonesia yang memilih tinggal di Arab Saudi juga ikut mendorong aktivitas ekonomi. Artinya peran masyarakat Indonesia cukup besar di Arab Saudi, sehingga hal itu memungkinkan bisa menjadi pertimbangan untuk membatalkan aturan larangan masuk ini bagi orang Indonesia.

Dede mengaku para pelaku travel umrah saat ini kembali mengalami kondisi berat akibat larangan masuk ke Arab Saudi itu, padahal kegiatan umrah baru mulai kembali berjalan dan bisa memberangkatkan jemaah umrah sejak November 2020.

Pemerintah Arab Saudi pada Selasa (2/2) melarang masuk ke kerajaannya bagi warga negara asing dari 20 negara guna mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan itu tidak berlaku untuk diplomat, warga Arab Saudi, petugas medis beserta keluarga mereka.

Larangan sementara waktu itu mulai diterapkan pada 3 Februari, pukul 09.00 Waktu Arab Saudi (malam) seperti diinformasikan oleh ArabNews.com, Rabu (3/2).

Untuk perjalanan dilarang diberlakukan bagi penduduk asal UEA, Mesir, Lebanon, dan Turki, serta AS, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Irlandia, Portugal, Swiss, Swedia, Brasil, Argentina, Afrika Selatan, India, Indonesia, Pakistan, dan Jepang.

Larangan itu juga berlaku untuk pelancong yang transit melalui salah satu dari 20 negara dalam 14 hari sebelum kunjungan yang direncanakan ke Kerajaan. Banyak penumpang telah menggunakan Dubai sebagai pusat transit dari negara-negara yang tidak memiliki penerbangan langsung ke Arab Saudi, opsi itu sekarang tidak lagi tersedia.

"Ini yang menjadi perhatian kami di Asita Pusat, di saat perjalanan umrah baru berjalan tiga bulan terakhir, kini di Februari sudah berhenti total. Tolong pemerintah menjadikan ini perhatian khusus," kata Dede.