Wagub NTB meminta BPD dan Pemdes bersinergi bangun desa

id NTB,Pemdes,Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah,BPD

Wagub NTB meminta BPD dan Pemdes bersinergi bangun desa

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Sitti Rohmi Djalilah. (ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi Djalilah meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa bersinergi membangun desa.

"Faktor utama yang membuat pembangunan desa berjalan sukses adalah sinergi, komunikasi dan saling support antara pemerintah desa dengan BPD," ujarnya saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Minggu.

Sebab, BPD memiliki posisi yang strategis untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa-desa di NTB. Termasuk keterlibatan BPD dalam menyepakati berbagai rancangan peraturan desa.

"Kalau sinergi BPD dan pemerintah desa semakin kuat, saya bisa bayangkan betapa hebatnya pembangunan desa-desa di Provinsi NTB yang kita cintai," ucap Wagub NTB.

Rohmi, menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memiliki program unggulan berbasis desa. Artinya program-program itu sangat bertumpu pada sinergi semua elemen desa untuk ikut mensukseskannya, seperti program revitalisasi posyandu, zero waste atau mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat serta penyediaan bank sampah di setiap desa.

"Untuk mewujudkan program-program itu tentu didukung dengan kesadaran semua masyarakat, pemerintah desa dan BPD untuk membawa desa yang lebih maju lagi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PABPDSI, Fery Hardianysah mengungkapkan, pada tahun 2009 persatuan anggota BPD seluruh Inodnesia resmi dibentuk. Pembentukan ini memang dihajatkan untuk membangun sinergi bersama antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang terintegritas.

"BPD merupakan elemen penting dalam mewujudkan good goverment desa," jelasnya. Ia mengatakan, pembentukan dewan pimpinan wilayah di Provinsi NTB merupakan provinsi yang kedua setelah dibentuknya DPW Provinsi Jawa Barat," katanya.