Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menegaskan larangan warga negara India maupun pelaku perjalanan masuk ke Indonesia akibat lonjakan angka kasus COVID-19 di negara itu.
"Pelayanan visa bagi warga negara India telah dihentikan sejak Kamis (23/4) pukul 12.00 WIB," kata Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Penghentian permohonan visa, kata dia, sesuai dengan instruksi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 dari India.
"Sejak kemarin siang saya sudah perintahkan secara lisan sesuai dengan arahan Pak Menteri untuk permohonan visa dari India dihentikan," katanya.
Saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi sedang menyusun aturan teknis berupa surat edaran (SE) sebagai regulasi untuk mencegah masuknya warga negara India maupun orang yang pernah berada di negara itu dalam kurun waktu 14 hari terakhir.
Jhoni mengatakan bahwa larangan tersebut hanya bersifat sementara sampai nantinya ada perkembangan baru dari kasus melonjaknya penyebaran COVID-19 di India.
"Aturan ini sifatnya sementara dan kami menunggu bagaimana situasi perkembangan eskalasi dan kekebalan komunal di India," ujar dia.
Untuk itu, Kemenkumham terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Kesehatan sampai kapan warga negara India dibolehkan atau memungkinkan masuk lagi ke Indonesia.
Berita Terkait
Seorang WN India terkonfirmasi positif COVID-19, Satgas Pemenang KLU menjemputnya
Rabu, 21 Juli 2021 15:34
RSUD Provinsi NTB siap menghadapi kemungkinan terburuk COVID-19
Jumat, 9 Juli 2021 21:38
Sebanyak 13 kasus COVID-19 varian delta terdeteksi di NTB
Jumat, 9 Juli 2021 15:41
Terinfeksi COVID-19, Wadubes RI India meninggal dunia
Rabu, 26 Mei 2021 20:46
Mendagri meminta larangan mudik dipatuhi agar tidak seperti India
Sabtu, 24 April 2021 17:37
Empat WNA India di Yogyakarta positif COVID-19
Minggu, 26 April 2020 22:19
Indonesia mengimpor bahan baku masker dari Turki
Jumat, 17 April 2020 22:03
Kemenkumham NTB alokasikan Rp1,6 M untuk bantuan hukum masyarakat miskin
Rabu, 17 April 2024 22:11