NTB mengkampanyekan diversifikasi pangan lokal pengganti nasi

Mataram (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat mengkampanyekan gerakan diversifikasi pangan lokal dengan mengajak masyarakat untuk mengurangi konsumsi nasi dengan tigline "Kenyang nggak harus nasi" di Kabupaten Lombok Barat.

Gerakan diversifikasi pangan lokal bertajuk "Kenyang nggak harus nasi" ini disuarakan DKP NTB pada road show TP PPK NTB yang dipimpin Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) NTB, Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah di Kabupaten Lombok Barat, dalam keterangan tertulis di terima wartawan di Mataram, Jumat.

Ketua TP PKK NTB, Niken Saptarini berharap diversifikasi pangan atau penganekaragaman bahan pangan non beras ini terus dikembangkan di NTB.

"Peran ibu-ibu sangat diperlukan guna menjaga keseimbangan gizi keluarga," ujarnya.

Selain diversifikasi pangan lokal, Bunda Niken sapaan akrabnya juga mensosialisasikan posyandu keluarga, diharapkan melalui posyandu masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan, mulai dari memantau tumbuh kembang anak, remaja, serta kesehatan ibu hamil, nifas, dan menyusui, dalam meningkatkan status gizi balita serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan status kesehatan remaja dan meningkatkan status kesehatan lanjut usia (lansia) agar sehat, mandiri, dan produktif.

"Posyandu keluarga adalah titik di hulu pelayanan pada masyarakat yang langsung berada didusun masing-masing, sehingga Kesehatan masyarakat dapat kita gesa bersama," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas DKP NTB Fathul Gani menegaskan, gerakan diversifikasi pangan lokal dengan tagline kenyang ngak harus nasi tidak lain dilakukan untuk menurunkan tingginya konsumsi dan ketergantungan masyarakat terhadap beras dan karbohidrat.

"Konsumsi beras yang cukup tinggi saat ini tentu menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi masyarakat NTB di yang memiliki keanekaragaman bahan pangan non beras yang tersebar di Sepuluh kabupaten dan kota," ucapnya.

Menurut dia dengan ketersediaan bahan makanan selain beras tentu menjadi peluang bagi masyarakat guna melakukan diversifikasi pangan dengan mengembangkan industri pangan olahan yang memiliki nilai tambah dari sisi penguatan ekonomi keluarga.

"Peran Pengurus PKK pada semua tingkatan mutlak diperlukan. Ibu-ibu sebagai garda terdepan dalam mengelola ekonomi keluarga tentunya perlu diberikan pembekalan teknis tatacara pengolahan pangan lokal yang memiliki prospektif untuk dikembangkan," katanya.

Gani mengungkapkan, selama ini indeks konsumsi beras di Provinsi NTB masih tinggi yaitu mencapai 120 kilogram per kapita per tahun. Padahal, secara nasional standarnya itu 90 kilogram per kapita per tahun.

"Artinya ada gap (kesenjangan) yang tinggi. Paling tidak kita harus menekan di bawah 100 kilogram per kapita per tahun," ucapnya.

Untuk itu, pihaknya menargetkan angka konsumsi beras tersebut dapat menurun hingga berada pada posisi 90 kg per kapita per tahun, dari angka saat ini yaitu 120 kilogram per kapita per tahun.

"Caranya dengan apa, kita mengarahkan masyarakat secara perlahan-lahan untuk mengganti makan beras atau nasi dengan nonberas. Apalagi kalangan paruh baya, lansia dan orang dewasa itu sudah harus beralih ke nonberas. Sebab konsumsi terlalu banyak beras kurang baik bagi kesehatan," jelasnya.

Ketua Kwarda Pramuka NTB ini, untuk menurunkan konsumsi beras tersebut, pihaknya terus berupaya mendorong diversifikasi pangan dari beras ke non beras. Melalui gerakan mengoptimalkan lahan atau pekarangan sebagai lokasi menanam bahan makanan pengganti beras. Contohnya, talas, umbi-umbian, jagung, dan ubi jalar.

"Banyak sekali makanan selain beras seperti jagung, talas, umbi-umbian, sagu sebagai pengganti beras. Apalagi sagu ini kita sedang kembangkan. Ini kita olah sedemikian rupa sehingga cita rasanya tidak kalah dengan produk lain," katanya.