Wagub meminta seluruh desa bentuk posko PPKM COVID-19

id NTB,COVID-19,PPPKM Berbasis Desa,Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah

Wagub meminta seluruh desa bentuk posko PPKM COVID-19

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Sitti Rohmi Djalilah. (ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj Sitti Rohmi Djalilah meminta pembentukan posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di seluruh desa di wilayah itu harus lebih digiatkan lagi, sehingga pasien COVID-19 mendapatkan pelayanan di tempat isolasi terpadu berbasis desa.

"Kalau data dari DPMPD Provinsi NTB jumlah posko PPKM mikro yang sudah dibentuk terdapat 891 posko desa/kelurahan, 116 posko kecamatan dan 10 posko kabupaten dan kota. Namun ada beberapa kabupaten dan kota yang belum maksimal membentuk posko PPKM sehingga ke depannya semua desa, kecataman dan kabupaten sudah mencapai target," ujarnya, saat memimpin Rakor Percepatan dan Evaluasi Penanganan COVID-19 di Provinsi NTB melalui virtual di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur di Mataram, Senin.

Rohmi meminta kepada semua kabupaten dan kota yang sudah membentuk posko PPKM untuk segera melaporkan dan menginput perkembangannnya ke aplikasi Bersama Lindungi COVID-19 (BLC) dari BNPB yang dapat dimonitoring oleh pusat. Sehingga jumlah posko PPKM yang terealisasi di lapangan harus masuk dan dilaporkan melalui aplikasi BLC agar semua jumlah posko PPKM di NTB sama dengan data di pusat.

"Karena kami melihat bahwa jumlah posko PPKM yang direalisasikan di lapangan secara keseluruhan belum masuk dalam aplikasi BLC BNPB pusat. Saya berharap ke depannya, semua kabupaten dan kota sudah melaporkan dan mencapai target," ujar Wagub NTB.

Selain itu, ia mengingatkan kepada semua masyarakat jangan pernah kendor dengan protokol kesehatan. Sebab, penerapan protokol kesehatan  dalam setiap lini kehidupan masih menjadi senjata yang ampuh untuk mencegah penyebaran COVID-19 di NTB yang masih mewabah. Meskipun demikian, kata dia, penanganan pandemi COVID-19 dan laju penyebaran di NTB menunjukkan hasil yang sangat baik.

"Meski penanganan COVID-19 di NTB cukup baik, namun jangan pernah kendor dengan protokol kesehatan," ucapnya.

Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal mengakui situasi COVID-19 di daerah itu cenderung melandai, baik kasus aktif dan ketersediaan tempat tidur bagi pasien juga terkendali dengan baik.

Beberapa indikator lainnya juga mengalami perbaikan yang cukup signifikan, seperti kegiatan pengjuian, pelacakan dan perawatan (3T), begitu juga dengan indikator penanganan lainnya.

"Melandainya kasus hari ini adalah bukan kebetulan, tapi kerja keras semua pihak. Jadi saya tegaskan kita tidak boleh kendor dengan protokol kesehatan dan semangat kerjanya harus lebih ditingkatkan lagi," ujarnya.

Selain itu, Kapolda NTB meminta kepada semua jajaran polres di seluruh kabupaten dan kota se-NTB untuk terus meningkatkan sinergi bersama bupati walikota dalam menangani pandemi COVID-19 terutama realisasi pada program vaksinasi tahap satu maupun tahap dua dapat mencapai target.

"Saya meminta kepada Kapolres untuk menunjukkan kinerja dilapangkan. Tunjukkan kerja keras baik sebagai konseptor maupun ekskutor," harap Kapolda NTB.

Dalam rakor yang digelar secara virtual yang diikuti oleh seluruh bupati walikota, Dandim, Kapolres dan stakeholder terkait untuk memastikan bahwa penanganan pandemi COVID-19 di NTB melalui evaluasi dari penanganan semua kabupaten dan kota agar dapat berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang maksimal sebagai barometer untuk memaksimalkan penanganan-penanganan ke depannya.