NTB menyiapkan agen purna jual produk permesinan IKM lokal

id Dinas Perindustrian NTB,Agen Purna Jual,Pelaku IKM

NTB menyiapkan agen purna jual produk permesinan IKM lokal

Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti, mengalungkan tanda peserta bimbingan teknis IKM permesinan di STIPark Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (8/9/2021). ANTARA/Awaludin

Mataram (ANTARA) - Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat menyiapkan agen-agen purna jual berbagai produk permesinan hasil produksi pelaku industri kecil menengah (IKM) lokal.

"Kami berharap para agen purna jual tersebut nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik untuk menggunakan mesin-mesin yang dibuat oleh putra-putri terbaik NTB," kata Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti, di Kabupaten Lombok Barat, Rabu.

Sebagai langkah awal, pihaknya menggelar bimbingan teknis tentang layanan purna jual dalam meningkatkan daya saing IKM permesinan. Sebanyak 20 pelaku IKM permesinan dari seluruh kabupaten/kota dipilih sebagai peserta.

Kegiatan bimbingan teknis digelar di STIP Park Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, pada 6-8 September 2021.

Dalam bimbingan teknis tersebut, kata Nuryanti, pihaknya menghadirkan instruktur dari D-Tech Enginering yang merupakan perusahaan "start up" bergerak di bidang desain permesinan, pengembangan produk, analisis permesinan, dan layanan prototype.

"Bimbingan teknis tersebut juga bertujuan untuk memberikan motivasi pelaku IKM permesinan yang sudah diseleksi," ujarnya.

Para pelaku IKM diharapkan dapat memahami dan mampu menerapkan pengetahuan yang didapat untuk menghasilkan produk permesinan yang berkualitas dan berstandar.

Sebab, salah satu kendala pemasaran produk di pemerintah daerah adalah tidak bisa dipasarkan secara terbuka di e-katalog.

E-katalog sendiri adalah aplikasi belanja daring (online) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada aplikasi tersebut tersedia berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Sebagai ujung tombak dalam sistem pengadaan pemerintah, kata dia e-katalog bertujuan untuk mendorong organisasi pemerintah baik di pusat maupun daerah terkait pengadaan barang dan jasa.