PEMILIHAN KEPALA LINGKUNGAN BERPOTENSI PICU KONFLIK KOMUNAL

          Mataram, (ANTARA) - Wakil Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat H. Mohan Roliskana, mengatakan pemilihan kepala lingkungan berpotensi menimbulkan konflik komunal karena masyarakat yang belum siap untuk menerima perbedaan pandangan.

         "Kami mengerti pemilihan kepala lingkungan untuk mengusung nilai-nilai demokrasi di tingkat paling kecil. Tapi kadang-kadang tidak diikuti dengan persiapan untuk menerima perbedaan pandangan dan keragaman sikap," katanya di Mataram (6/6).

         Oleh sebab itu, ia mengharapkan proses pemilihan kepala lingkungan harus disiapkan dengan perangkat dan mental yang matang untuk menerima proses demokrasi itu.

          Pemilihan kepala lingkungan yang sudah dilakukan dengan cara pemungutan suara mirip pemilihan umum jangan sampai menyebabkan terjadinya kerekatan sosial di tengah masyarakat
    "Jangan sampai kerekatan sosial yang sudah sudah terjalin dengan baik, retak karena pemilihan kepala lingkungan. Sudah ada kasus konflik komunal yang terjadi akibat pemilihan kepala lingkungan," ujarnya.

         Mohan mengatakan, pihaknya berupaya memberikan masukan kepada masyarakat untuk bisa mendesain formula pemilihan kepala lingkungan yang baik guna mencegah timbulnya konflik antar masyarakat.

         "Pemilihan kepala lingkungan sebagai sebuah bentuk demokrasi meskipun dalam skala kecil seharusnya bisa berjalan secara natural.  Namun, karena muncul perbedaan menyebabkan timbul masalah," ujarnya.

         Pemerintah Kota Mataram berencana membuat regulasi untuk mengatur masa jabatan kepala lingkungan sebagai salah satu solusi menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat perbedaan pandangan masyarakat.

         Regulasi itu akan dibuat dalam bentuk peraturan daerah (Perda) agar memiliki kekuatan hukum tetap.    
    Seluruh camat dan lurah yang ada di Kota Mataram juga sudah diminta untuk memfasilitasi pemilihan kepala lingkungan guna mencegah timbulnya konflik di tengah masyarakat.  (*)