PLN mempercepat penyelesaian sertifikat 1.100 asetnya di Nusa Tenggara

Mataram (ANTARA) - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupaya mempercepat penyelesaian penerbitan sertifikat aset sebanyak 1.100 persil yang tersebar di Nusa Tenggara agar tidak bermasalah di kemudian hari.

"Kami ada target mensertifikatkan 1.100 aset lahan pada tahun ini, itu terdiri dari lingkup wilayah kerja di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur," kata General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara Josua Simanungkalit, usai mengikuti rapat koordinasi percepatan sertifikasi bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB, di Mataram, Jumat.

Pada 2020, kata dia, sebanyak 512 persil sudah bersertifikat dengan estimasi nilai aset sebesar Rp73,8 miliar. Tren positif tersebut terus berlanjut pada semester I 2021, di mana telah terbit sertifikat untuk 437 persil dengan estimasi nilai aset Rp15,6 Miliyar.

"Untuk target sertifikasi pada semester II 2021 sebanyak 590 persil dan sudah tercapai sebanyak 437 persil hingga November," ujarnya.

Hingga 2023 nanti, kata dia, ada 4.000 aset lahan yang harus sudah bersertifikat. Untuk itu, pihaknya berupaya mempercepat prosesnya bekerja sama dengan BPN.

Upaya untuk mencapai target tersebut dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya mengadakan group diskusi terfokus, baik di NTT, maupun di NTB. Pertemuan dengan para pihak terkait tersebut membahas berbagai kendala dan bagaimana solusinya.

"Kami juga sudah mengadakan group diskusi terfokus bersama KPK dan BPN di NTB beberapa waktu lalu, di mana dalam pertemuan itu, kami petakan semua kendala yang dihadapi," ucap Josua.

Senior Manager Keuangan Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB Refa Purwati mengatakan pihaknya juga memiliki target untuk mensertifikatkan sebanyak 26 persil pada 2021.

Aset yang harus disertifikatkan tersebut sebagian besar berupa lahan tempat berdirinya tapak tower. Ada juga beberapa lahan pembangkit listrik dengan luas yang berbeda-beda.

"Kami sudah memenuhi target yang ditetapkan pusat pada tahun ini. Ada total 60 persil yang harus diterbitkan sertifikatnya oleh BPN, dan sudah 29 sertifikat terealisasi, sisanya kami targekan selesai 2022," katanya.

Kepala Kantor Wilayah BPN NTB Slameto Dwi Martono menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal seluruh program sertifikasi aset milik PLN karena merupakan amanat negara. Selain itu, sudah ada nota kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) dengan PLN.
 
"Pada prinsipnya kami full power untuk mendukung PLN, dan sudah sangat cepat progresnya dibandingkan periode sebelumnya, itu berkat koordinasi dan kerja sama yang baik dengan PLN," katanya.