Mataram (ANTARA) - Hasil evaluasi serapan anggaran Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 sedikit di bawah rata-rata nasional atau 74 persen.
Sekda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, HL Gita Ariadi mengakui, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menunjukan dari sisi pendapatan, NTB berada sedikit di bawah rata-rata nasional atau 74 persen.
"Namun meski dari sisi pendapatan kita rendah tetapi dari sisi pembelanjaan terhadap pendapatan NTB berada pada posisi ke 9 secara nasional dengan ratio 95,05 persen. Begitu juga dengan seluruh kabupaten dan kota berada di posisi 9 nasional dengan ratio 92,75 persen," ujarnya di Mataram, Selasa.
Menurut Sekda, meski secara pendapatan NTB rendah, namun hasil pendapatan itu betul-betul dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun daerah.
"Alhamdulillah, artinya hasil pendapatan di NTB betul betul dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun daerah, bukan hanya disimpan di bank," kata Lalu Gita Ariadi bersama TAPD saat mengikuti evaluasi serapan anggaran 2021 oleh Kemendagri dan Kemenkeu.
Selain itu, Sekda juga menjelaskan Kota Mataram berada di posisi 13 dari seluruh kota di Indonesia. Sementara untuk kategori kota, kota Bima berada di urutan ke 8, dan kota Mataram urutan ke 10.
"Hasil evaluasi ini cukup baik namun harus terus dimaksimalkan. Agar pendapatan daerah bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Serapan anggaran Pemprov NTB 2021di bawah rata-rata nasional
Sekda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, HL Gita Ariadi. (ANTARA/Nur Imansyah).
