Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lalu Wiranata mengatakan proses regulasi telah berjalan untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diharapkan terbentuk di 2022.
"Target pertengahan tahun ini mulai running (berjalan), kami tinggal menunggu study kelayakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB)," kata Lalu di Praya, Selasa.
Proses penyusunan regulasi terhadap rencana pembentukan MPP tersebut telah disampaikan ke KemenPAN RB, yang selanjutnya Kemenpan RB menurunkan tim survei kelayakan dari usulan tersebut.
"Akan disurvei layak atau tidak untuk dibentuk Mal Pelayanan Publik di Lombok Tengah. Lokasi yang kami ajukan itu ada dua, yakni di eks Hotel Aerotel dan eks Kantor DPRD Lombok Tengah," tambahnya.
Dari segi sumber daya manusia (SDM), Pemkab Lombok Tengah telah mengirimkan enam orang untuk mengikuti kegiatan magang di MPP Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Selain itu, Pemkab Lombok Tengah juga menyiapkan aplikasi pelayanan perizinan yang terintegrasi.
"Kami mencontoh Badung untuk magang, karena kondisi daerah kami hampir sama," tukasnya.
Dengan keberadaan MPP tersebut, dia berharap iklim investasi di Lombok Tengah semakin tumbuh, sehingga akan mengundang investor.
Selain itu, lanjutnya, potensi di Lombok Tengah cukup lengkap dengan adanya Sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, lahan pertanian, serta kawasan hutan di bagian utara Lombok Tengah.
"Kami ingin memberikan investor itu kenyamanan dalam proses administrasi perizinan. Semoga Mal Pelayanan Publik ini bisa terbentuk," katanya.
Pembangunan MPP memakan waktu tidak singkat, sehingga perlu kajian dari Pemerintah pusat sebelum membangun berbagai fasilitas pendukung.
"Kami masih menunggu tim dari Kemenpan RB untuk melakukan studi atau survei. Namun, kami optimistis rencana itu bisa terbentuk karena potensi di Lombok Tengah ini cukup ujarnya.
Lombok Tengah optimistis memiliki Mal Pelayanan Publik di 2022
Pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, Bali. (ANTARA/Naufal Fikri Yusuf)
